Kritisi Keputusan Jokowi Tunjuk Nadiem, Fadli Zon Sebut Pendidikan Jadi Arena Uji Coba

Fadli lantas mencontohkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diubah menjadi Departemen Pendidikan Nasional pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Kala itu nomenklatur kebudayaan dihilangkan.

“Sebagai gantinya, urusan kebudayaan kemudian dimasukkan ke Departemen Pariwisata. Dikeluarkannya nomenklatur kebudayaan dari kementerian pendidikan secara konseptual jelas keliru,” kata Fadli.

Fadli mengatakan, kekeliruan itu baru dikoreksi pada periode kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Urusan kebudayaan dan pendidikan akhirnya kembali diintegrasikan di bawah satu kementerian.

Namun, Presiden Jokowi pada periode pemerintahan 2014-2019 memecah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yakni menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

“Sekali lagi, perubahan-perubahan itu dilakukan hampir tanpa kajian apa pun. Sepertinya semua itu hanya dilakukan dengan prinsip asal beda saja. Terbukti, sesudah lima tahun berjalan, kebijakan itu akhirnya dikoreksi sendiri oleh pemerintahan yang sama. Dalam Kabinet Indonesia Maju, kita lihat, urusan pendidikan tinggi akhirnya dimasukkan kembali ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” ulas Fadli.

Meski demikian Fadli masih berharap pada Nadiem sebagai Mendikbud. Politikus yang dikenal pemerhati sejarah itu mengharapkan Nadiem segera mengetahui persoalan yang dihadapi Kemendikbud.

“Ia mengaku akan mendengarkan terlebih dahulu para ahli pendidikan dan juga bawahan di kementeriannya sebelum mengambil kebijakan strategis di bidang pendidikan. Pernyataan itu saya kira patut diapresiasi. Sebagai wakil generasi milenial, kita mungkin perlu memberinya kesempatan,” katanya.(boy/jpnn)