Kritisi Program Bapanas Setop Boros Pangan, TB Hasanuddin: Jangan Asal Bicara
![Kritisi Program Bapanas Setop Boros Pangan, TB Hasanuddin: Jangan Asal Bicara](https://cloud.jpnn.com/photo/galeri/watermark/2020/09/07/IMG_20200907_182234.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin mengkritisi imbauan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggalakkan program setop boros pangan.
Dia mengkritik pernyataan Bapanas yang menyakini program setop boros pangan perlu dilakukan untuk mengurangi jumlah impor beras.
"Jangan asal bicara, karena ini tak sesuai dengan keadaan di lapangan," kata TB Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu (31/7).
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan pernyataan Bapanas ini dapat menyakiti hati rakyat kecil, mengingat kebiasaan boros makan atau berlebih itu dilakukan oleh sebagian dari kelompok menengah ke atas.
"Sementara mayoritas rakyat Indonesia hidup dengan keterbatasan, bahkan miskin. Mereka harus berjuang hidup untuk makan. Untuk bisa makan 3 kali sehari saja belum tentu, boro-boro mau boros," lanjutnya.
Hasanuddin mengatakan tidak ada relevansi antara program setop boros pangan dengan impor beras.
"Saya setuju dengan anjuran tidak boros pangan. Namun, urusan impor beras harus dibuktikan dulu secara langsung dengan makan boros. Kenapa impor beras tidak dihubungkan dengan produksi beras yang semakin rendah di dalam negeri? Buatlah pernyataan yang berkualitas, jangan asal-asalan," pungkasnya.
Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) membeberkan solusi untuk mengurangi jumlah impor beras.
Anggota DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin mengkritisi imbauan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggalakkan program setop boros pangan
- Presiden Perintahkan Pembentukan Angkatan Siber, TB Hasanuddin: Ubah Dulu Aturannya!
- KPK Diminta Prioritaskan Penyelidikan Skandal Demurrage Impor Beras
- KPK Isyaratkan Skandal Demurrage Bisa Naik ke Tahap Penyidikan
- Skandal Demurrage Impor Beras Harus Diusut Tuntas demi Menyelamatkan Petani
- Skandal Demurrage Bukti Skema Impor Beras Merusak Politik-Ekonomi Nasional
- Analisis Pakar soal Potensi Korupsi Terkait Demurrage 1.600 Kontainer Beras Ilegal