Kritisi Surat Edaran Pemotongan Dana BOS Madrasah, HNW: Tidak Sejalan dengan Inpres

Padahal pada keputusan rapat Komisi VIII DPR bersama Menteri Agama pada 3 Februari 2025, disepakati untuk menghindari efisiensi anggaran untuk program-program yang berkaitan langsung dengan penyediaan layanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, seperti BOS, BOP, PIP, PPG, beasiswa, petugas haji, kebutuhan guru agama, dan lainnya.

“Kami di komisi delapan sudah memperjuangkan agar dalam hal efisiensi anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan dan penyelenggaraan program-program di Kementerian Agama, dan itu sudah disepakati oleh Kemenag sehingga menjadi keputusan bersama," tegas Anggota Komisi VIII DPR itu.

HNW menegaskan seharusnya semua jajaran Kemenag termasuk Ditjen Pendis menaatinya, dan menyisir anggaran efisiensi sesuai keputusan tersebut tanpa menyasar memotong anggaran terkait BOS Madrasah dan lain-laina.

HNW mengatakan dari hasil perjuangan tersebut, nilai efisiensi anggaran Kemenag bisa turun dari sebelumnya Rp 14,2 triliun menjadi Rp 12,3 triliun, sehingga seharusnya lebih mudah menyisir efisiensi khusus operasional tanpa memotong program.

Dia juga mencontohkan di kementerian lain yang juga mengurusi pendidikan yakni Kemendikdasmen, menterinya tegas memastikan tak menyasar program prioritas seperti Program Indonesia Pintar (PIP), dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hingga tunjangan sertifikasi guru.

Jadi, kata HNW, hal yang sama mestinya dilakukan oleh Kemenag.

Dia mengingatkan Menag penting segera mengoreksi ketidakbijakan jajaran di bawahnya yang tidak sejalan dengan spirit instruksi presiden, dan juga menyalahi keputusan rapat Kemenag dengan komisi VIII DPR.

"Kemudian menyampaikan kepada warga madrasah agar tidak pada resah bahwa Kemenag tidak melakukan pemotongan BOP dan BOS untuk madrasah, sebagaimana menteri Dikdasmen juga tidak melakukan pemotongan untuk program sejenis,” pungkasnya. (mrk/jpnn)