KRL Disetop, Pemerintah Harus Sediakan Transportasi Alternatif

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho menyatakan pemerintah harus menyediakan transportasi alternatif jika menghentikan operasional Kereta Rel Listrik (KRL) selama pemberlakuan PSBB di Jabodetabek.

Hal ini disampaikan Irwan merespons langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyurati Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Panjaitan, yang meminta penyetopan operasional KRL.

"Bukan hanya sekarang saya setuju (penyetopan operasional KRL). Dari Maret lalu kan saya teriaknya DKI Jakarta Karantina Wilayah. Artinya sekaligus moda transportasi itu dihentikan operasionalnya," kata Irwan di Jakarta, Jumat (17/4).

Namun, karena pemerintah hanya memberlakukan PSBB, maka operasional moda transportasi seperti KRL pun hanya bisa dibatasi.

Kalaupun angkutan massal itu mau dihentikan total, maka perlu disiapkan opsi kendaraan umum lain untuk mayarakat.

Opsi lainnya, seluruh masyarakat yang tetap bekerja dalam masa PSBB diliburkan sementara oleh perusahaan dengan jaminan biaya dari pemerintah daerah, sekaligus perusahaan itu menghentikan aktivitasnya.

"Inilah kelemahan PSBB karena masih memperbolehkan aktifitas bekerja sebagian masyarakat. Beda halnya jika karantina wilayah mereka di rumah saja tetapi hidupnya dijamin," tegas wasekjen DPP Partai Demokrat ini.

Dalam status PSBB, kata Irwan, tidak ada kewajiban bagi pemerintah menjamin biaya atau kebutuhan hidup masyarakat di wilayah tersebut. Termasuk, tidak bisa menghentikan total operasional transportasi KRL.