KSAD Diminta Hormati Proses Hukum

JAKARTA - Panglima Komando Strategi dan Cadangan TNI AD (Pangkostrad) Letjen Pramono Edhi Wibowo hari ini bakal resmi menduduki jabatan baru sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Sejumlah kalangan pun memberikan catatan atas ditunjuknya adik ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pimpinan AD itu.

Ketua Dewan Penasihat Kontras (komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan) Usman Hamid mengingatkan, KSAD harus mengikuti jika ada persoalan hukum di tubuh TNI-AD. "Menjadi kewajiban KSAD untuk menghormati proses hukum, seperti kasus pelanggaran HAM," kata Usman saat dihubungi, kemarin (29/6).

Dia mencontohkan, KSAD perlu terbuka untuk bekerjasama dengan Komnas HAM terkait dengan beberapa kasus pelanggaran HAM yang ditangani Komnas. Sebelumnya, Kontras sempat memberikan penilaian terhadap para kandidat KSAD dan untuk Pramono tidak terlalu tinggi nilainya. "Sebenarnya tidak ada (calon) yang ideal," kata Usman.

Selain Pramono, ada nama Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan (Dan Kodiklat) Letjen Marciano Norman dan Wakasad Letjen Budiman. Namun kini pilihan sudah jatuh pada Pramono sebagai KSAD. "Itu bagian dari prerogatif presiden," sambungnya.