KSHUMI: Kepala BPIP Wajib Diproses Hukum

jpnn.com, JAKARTA - Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI) menyampaikan legal opini merespons pernyataan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi, yang menyebut agama sebagai musuh utama Pancasila. Pernyataan tersebut menuai kecaman dari banyak pihak.

Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI, Chandra Purna Irawan pun sudah membaca klarifikasi Yudian yang juga rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di mana yang bersangkutan menyatakan tidak bermaksud mempertentangkan agama dengan Pancasila.

Dalam pendapat hukumnya, Chandra menyampaikan bahwa terdapat pendapat hukum dari praktisi dan pakar yang menilai pernyataan kepala BPIP dapat dianggap melakukan tindak pidana penistaan agama (pasal 156 huruf a KUHP Jo. Pasal 4 UU No.1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama).

"Sedangkan saya berpendapat bahwa selain delik penistaan agama, yang bersangkutan juga dimungkinkan dijerat delik Ujaran Kebencian dan Permusuhan berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2) UU ITE)," sebut Chandra dalam pendapat tertulisnya yang diterima jpnn.com, Kamis (13/2).

Di sisi lain, lanjut sekjen LBH Pelita Umat ini, pernyataan klarifikasi dan atau penjelasan atas pernyataan sebelumnya dari Yudian, kedudukannya tidak dapat dinilai sebagai bentuk lepas tanggung jawab. Hal ini didasari tiga alasan.

Pertama, bahwa yang bersangkutan adalah orang yang cakap hukum atau subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban kecuali anak kecil atau orang yang lepas akal pikirannya.

Kedua, bahwa yang bersangkutan adalah guru besar sehingga ketika mengeluarkan pernyataan diduga sadar akan makna dan maksud pernyataannya (opzet als oogmerk).

Ketiga, bahwa yang bersangkutan diduga sadar wartawan, sadar kamera dan sadar akan dipublikasikan oleh media akan pernyataannya tersebut (opzet met zekerheidsbewustzijn).