KSP Limpahkan Kajian Aliansi Nelayan Soal Catrang ke KKP

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Presiden (KSP) Teten Masduki menerima perwakilan Aliansi Nelayan Indonesia, Jumat (8/9). Dalam kesempatan itu, Aliansi menyerahkan hasil kajiannya kepada Teten dan selanjutnya dilimpahkan kepada perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang ikut mendampinginya saat audiensi.
Salah satu kajian aliansi nelayan yang disampaikan oleh Ketua Umumnya Riyono adalah penggunaan cantrang tidak sepenuhnya merusak lingkungan sebagaimana anggapan pemerintah.
Teten mengakui bahwa delegasi nelayan meminta kebijakan pelarangan cantrang yang hingga kini masih dalam proses transisi, harus ditinjau kembali.
"Mereka tadi datang memberikan hasil kajian. Dan hasil kajian tentang cantrang itu kami terima sebagai masukan saja. Mestinya kan mereka menyampaikannya ke KKP. Tadi kan kita panggil dari KKP supaya diterima,” ucap Teten ditemui wartawan di kompleks Istana Kenegaraan Jakarta, Jumat (8/9).
Mantan aktivis antikorupsi ini mengatakan kebijakan pemerintah mengganti alat tangkap cantrang tetap berjalan. Meskipun penggunaannya sampai saat ini masih dibolehkan sampai akhir Desember 2017, sembari berjalannya proses penggantian.
"Kami tahu nelayan itu masih ada kesulitan pembiayaan untuk mengganti cantrang, karena cukup besar biaya yang dikeluarkan. Ini yang harus dibantu oleh KKP, sehingga bagaimana mereka mendapatkan skema pembiayaan. Kita tegaskan itu kebijakan yang kami ingin teruskan," pungkas Teten.(fat/jpnn)
Kepala Staf Presiden (KSP) menerima Aliansi Nelayan Indonesia. Hasil kajian nelayan menyebutkan kebijakan pelarangan cantrang tidak merusak lingkungan
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Masyarakat Pesisir jadi Korban, Bupati Tangerang Diminta Bertindak
- 5 Berita Terpopuler: Ada Kabar Terbaru soal Gaji Guru PNS & PPPK, Lulusan SMA Bisa dapat Gede, Waduh
- Omongan Menteri Trenggono Disebut Tidak Mendasar oleh Pihak Kades Kohod, Waduh
- Soal Denda Rp 48 Miliar Pagar Laut, Kubu Kades Kohod Bilang Begini
- Kades Kohod Disebut Bersedia Bayar Denda Pagar Laut Rp 48 Miliar
- KKP Turunkan Tim Selidiki Kematian 100 Ton Ikan di Waduk Jatiluhur