KSPSI Diharap jadi Pelopor Pengawasan Industrial

JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans)  Muhaimin Iskandar mengarapkan  Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) untuk menjadi pelopor pengawasan hubungan industrial. "Pengawasan merupakan kunci pengelolaan hubungan industrial yang kondusif. Pemerintah hanya regulator, pengawasan harus dilakukan oleh semua pihak khususnya serikat pekerja. Saya berharap KSPSI menjadi teladan yang baik dan pelopor dalam hal kerjasama pengawasan bipartit," ungkap Muhaimin di Jakarta, Minggu (20/2).

Muhaimin menyebutkan, ada beberapa solusi permasalahan krusial yang dihadapi oleh kaum pekerja Indonesia saat ini. Salah satunya, mengatasi persoalan outsourcing. Pria yg akrab disapa Cak Imin ini menekankan tiga hal penting yang harus tersedia. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan mencapai  7 persenagar dapat membuka lapangan kerja baru, serta  meningkatkan nilai tambah industri sehingga pada akhirnya mampu memekerjakan buruhnya secara tetap.

Kedua, penguatan mekanisme bipartit agar dapat memonitor praktek-praktek outsourcing yang melanggar hukum serta mengantisipasi gejolak yang timbul kemudisan. Sementara yang terakhir adalah perbaikan regulasi dan aturan. Menurutnya, ketiga hal ini dianggap dapat mengatasi keluhan pekerja yang merasa hidupnya semakin tidak pasti dengan adanya sistem outsourcing ini.

"Saya berupaya keras agar Kementerian dapat mencetak lebih banyak tenaga pengawas dan mediator untuk mengawasi dan menyelesaikan persoalan. Namun ini tidaklah sederhana, karena biaya mencetak pengawas dan mediator cukup mahal, apalagi banyak pengawas dan mediator yang telah kita cetak, malah kemudian digeser ke jabatan lain oleh Bupati, karena ada otonomi daerah. Tapi kami tetap akan mencarikan solusi terbaik untuk hal ini," kata Muhaimin.