KTA Tak Lengkap, Golkar Diminta Dianulir KPU
Rabu, 09 Januari 2013 – 16:57 WIB

KTA Tak Lengkap, Golkar Diminta Dianulir KPU
JAKARTA - Ketua Pelaksana Harian Pimimpinan Kolektif Nasional (Plh PKN) Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Roy BB Janis meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menganulir putusannya yang menyatakan Partai Golkar lolos verifikasi faktual. Ia beralasan, pelanggaran yang dilakukannya soal persyaratan KTA (kartu tanda anggota) sangat fatal partai berlambang beringin itu sangat fatal.
Roy mengungkapkan Golkar hanya mencantumkan nama dan nomor pokok anggota Golkar (NPAG) dalam kriteria KTA yang dikirim ke KPU sebagai persyaratan ikut verifikasi faktual. "Padahal kriteria KPU tidak hanya mencantumkan itu, masih ada persyaratan lain seperti alamat, tempat/tanggal lahir, dan nomor induk kependudukan. Jadi, yang diumumkan jangan 10 partai, cukup sembilan. Golkar tak perlu diumumkan dulu, nanti saja," kata Roy BB Janis kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (9/1).
Baca Juga:
Dikatakan Roy, KPU tak perlu mencoret Golkar dari daftar partai-partai yang lolos verfikasi faktual, tetapi hanya ditunda dulu sebelum masalah KTA-nya tuntas. "Golkar harus menyelesaikan dulu urusan KTA," ujar mantan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan itu lagi.
Diterangkan pula Roy, bahwa partai-partai yang tidak memiliki kursi di Senayan kini mengadakan rapat untuk menyusun gugatan ke Bawaslu, DKPP, PTUN dan MA terkait pelanggaran yang dilakukan KPU yakni hanya meloloskan 10 partai peserta pemilu 2014.
JAKARTA - Ketua Pelaksana Harian Pimimpinan Kolektif Nasional (Plh PKN) Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Roy BB Janis meminta Komisi Pemilihan Umum
BERITA TERKAIT
- Eks Pimpinan KPK Anggap Pembahasan RUU Kejaksaan, Polri, dan TNI Bermasalah
- Ungkap Keprihatinan, Bamsoet: Indonesia Butuh Strategi Baru untuk Berantas Korupsi
- GPA Apresiasi Penyelenggaraan Retret Kepala Daerah yang Digelar Presiden dan Mendagri
- Gerakan Rakyat Bakal Jadi Parpol, Lalu Dukung Anies, Pengamat Ungkap Indikasinya
- Slamet Ariyadi DPR: BPI Danantara Mendorong Peningkatan Perekonomian Nasional Berkelanjutan
- APTISI Siap Laporkan Oknum DPR yang Diduga Mainkan Anggaran KIP Kuliah ke MKD