KTI Dapat Enam PLTS
RKN Makassar Dihadiri Menteri ESDM
Jumat, 09 Juli 2010 – 07:05 WIB
"Upaya yang kami lakukan adalah membenahi dapur produksi kami agar tetap dapat memberikan suplai listrik. Contohnya, memindahkan sumber penghasil energi listrik kita dari bahan bakar minyak ke sumber energi yang lebih murah. Tujuannya agar kami mampu menjaga tersedianya energi di sana," jelas Vickner. Tak hanya itu, dalam empat bulan ke depan, PLN juga sedang membenahi pembangkit yang ada dan jaringan untuk pelayanannya. Penyediaan jaringan ini perlu diperhatikan agar PLN bisa melayani masyarakat yang belum terlayani listrik saat ini dalam jumlah sangat besar.
Juga, memperbaiki mental pegawai dan pelayanan PLN untuk transparansi dengan memasang tabel berapa biaya pengurusan untuk sambungan listrik ke rumah serta jumlah daftar tunggu. Apalagi, seperti salah satu kasus yang mereka dapatkan di Kota Bitung Sulawesi Utara, terdapat sambungan ilegal sebanyak 1.300 sambungan dari 28 ribu pelanggan. Tentu saja, hal ini merugikan PLN tapi perlu perhatian karena keterdesakan akan kebutuhan daya listrik.
"Makanya, ke depan kami berupaya untuk memenuhi ratio elektrisitas. Sebab masih sangat banyak masyarakat yang belum terlayani sehingga dalam waktu dekat, kita bisa memberikan pelayanan kepada daftar tunggu ini," jelas Vickner.Dalam pertemuan ini, juga dibicarakan rencana sejumlah lembaga dan perusahaan swasta yang ingin mengembangkan PLTS teknologi solar cell. Hanya menurut Vickner hal ini masih perlu dibahas lebih lanjut sebab biaya investasi untuk PLTS ini sangat besar.
Terkait kegiatan RKN yang mendapat dukungan penuh Jawa Pos Group ini, Moh Rapsel menjelaskan bahwa acara ini akan dilanjutkan ke pertemuan selanjutnya di Surabaya pada 17 Juli mendatang.
JAKARTA -- PT PLN (Persero) kembali menunjukkan perhatian serius terhadap ketersediaan daya listrik di Kwasan Timur Indonesia (KTI). Mulai 1 Juli
BERITA TERKAIT
- Mendes Yandri Susanto Sebut BUMDes Penting Cegah Efek Negatif Urbanisasi Bagi Desa
- Sertifikasi Halal Lindungi UMK dari Serbuan Produk Luar Negeri
- Kebijakan Perdagangan Karbon Indonesia di COP 29 Dinilai Bermasalah
- Bea Cukai Parepare Musnahkan Barang Ilegal Senilai Lebih Rp 2,25 Miliar, Terbanyak Rokok
- Anindya Bakrie: Kita Harus Dorong Investasi Asing yang Ciptakan Lapangan Kerja
- AS Optimistis Kembangkan Kerja Sama Ekonomi dengan Pemerintahan Baru