KTP Jadi Syarat Beli Minyak Goreng Curah, Ekonom: Mempersulit Pembeli

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pembelian minyak goreng dengan syarat pakai KTP bisa mempersulit pembeli.
Bisa mengatakan masih banyak cara yang bisa diterapkan untuk bisa mendapatkan minyak goreng curah Rp 14 ribu per liter.
Menurutnya, pemerintah bisa menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena program itu menyasar ke masyarakat berpendapatan rendah.
"Jangan mempersulit pembeli, beli minyak goreng pakai KTP seperti syarat pemilu saja," ujar Bhima, Senin (23/5).
Selain itu, program Minyak Goreng Rakyat sebaiknya diintegrasikan dengan program bantuan sosial lainnya.
Menurut Bhima, pembelian minyak goreng dengan KTP bisa membuat satu keluarga beli berkali-kali dengan meminjam KTP yang berbeda.
Bhima menegaskan agar pendistribusian minyak goreng curah tepat sasaran.
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara bersinergi dengan pelaku usaha minyak goreng meluncurkan Program Minyak Goreng Rakyat.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pembelian minyak goreng dengan syarat pakai KTP bisa mempersulit pembeli.
- Ayam Panggang Mbah Dinem di Klaten Rendah Kolesterol, Tanpa Minyak Goreng
- Warga Rela Mengantre Sejak Subuh demi Sembako Bersubsidi
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Masih Tinggi
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai, Bawang, hingga Minyak Goreng Merangkak Naik
- Bareskrim Bakal Tindak Tegas Pelaku yang Kurangi Takaran Minya Goreng
- Pemuda Muhammadiyah Dorong DPR dan Aparat Penegak Hukum Mengusut Dugaan Kecurangan Takaran MinyaKita