Kualitas Pendidikan Nasional Tak Sebanding Besarnya Anggaran

“Hasilnya, pemerintah justru membuat beberapa kebijakan yang menghambat akses layanan pendidikan bagi masyarakat. Kebijakan itu pun hanya bersifat asesoris,” jelasnya.

 

Contoh lain, sebut Raihan, kebijakan pemerintah soal Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Raihan juga menganggap pemerintah terkesan hanya ingin memperlihatkan kemewahan dan kemegahan bangunan fisik. Sayangnya, kata Raihan menambahkan,  Pemerintah malah terkesan membuka celah pungutan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional, khususnya pasal 16 ayat (1).

 

Kebijakan itu dianggap sangat berpotensi menghambat penuntasan program wajib belajar 9 tahun, karena menghambat siswa miskin atas layanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau. “Alhasil, RSBI pun menjadi sarana seleksi status sosial dan menciptakan segregasi sosial di kalangan masyarakat,” tandasnya. (cha/jpnn)