Kualitas PNS Depok di Bawah Rata-rata

“Sekarang belum kami lakukan, karena masih dalam proses pemilahan. Memang hanya cara ini sepertinya tepat dilakukan agar kualitas pelayanan bisa maksimal diberikan kepada masyarakat. Masih dicari formula yang tepat biar persoalan ini tidak terus disoroti dan dikeluhkan warga,” bebernya.

Sementara itu, Ketua Komisi A Edo Septer mengungkapkan, lambannya Pemkot Depok membuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas PNS sudah sering terjadi. Sebab, dalam perjalanannya pemantauan oleh Inpektorat Daerah dan BKD terkait kinerja PNS dalam meberikan pelayanan tak pernah dilaksanakan.

“Bagaimana mau meningkat pelayanannya jika PNS bidang teknis ditugaskan di dinas pelayanan. Nah ini persoalan yang masih terus terjadi dan kami temui. Sebenarnya kasus ini sangat sepele jika ada kemauan dari BKD menempatkan PNS sesuai dengan keahlian yang dimiliki,” tuturnya.

Menyikapi itu, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia, Adrinof  Chaniago menyatakan, turunnya kualitas pelayanan itu disebabkan oleh budaya malas yang diturunkan para petinggi mereka. Sehingga budaya tersebut secara turun-temurun berlaku dan terus terjadi.

“Kalau hanya satu arah saja tidak akan tercapai. Setidaknya kepala yang turun memantau kinerja mereka. Kalau hanya dipecat atau dirolling sama saja. Harusnya ini yang diperhatikan agar budaya malas itu bisa menghilang,” pungkasnya. (cok)