Kuasa Hukum BW Anggap Enteng Perlawanan Kubu BG

jpnn.com - JAKARTA - Komjen Budi Gunawan kini tengah menempuh proses persidangan dalam gugatan praperadilan calon Kapolri itu tak terima ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tim kuasa hukum BG -inisial untuk Budi Gunawan- bahkan sudah tak sabar ingin menghadapi KPK di pengadilan.
Namun di sisi lain, kuasa hukum Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto justru mempertanyakan gugatan praperadilan yang diajukan BG. Menurut salah satu kuasa hukum Bambang, Muhammad Isnur, penetapan tersangka tidak bisa digugat secara praperadilan.
"Ini seperti cari celah saja, lempar batu ke pengadilan. Sudah banyak yang protes, penetapan tersangka tak bisa di-praperadilan-kan," kata Isnur di Jakarta, Sabtu (31/1).
Pengacara asal Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta itu menambahkan, yang perlu dipertanyakan adalah pasal yang digugat oleh kuasa hukum BG. "Dia (kuasa hukum Budi) mau menguji pasal penyidikan tersangka, pasal yang mana coba?” sambung Isnur sembari tersenyum.
Ia menegaskan, yang patut digugat dalam praperadilan adalah proses. Misalnya, seperti sah atau tidaknya penangkapan maupun proses penahanan. Atau proses penangkapan yang menyimpang.
Isnur lantas mencontohkan kasus penangkapan terhadap Bambang oleh penyidik Bareskrim Polri. Proses penangkapan itu bisa digugat secara praperadilan karena tanpa pemeriksaan sebelumnya.
Isnur justru menyarankan BG legowo dan mau mundur sebagai calon Kapolri yang telah disetujui DPR. "BW (Bambang Widjojanto, red) saat ditetapkan sebagai tersangka, dia mundur. Ini pertanyaan yang sama sebenarnya kepada BG. Apakah BG sebagai tersangka mau mencontoh menteri-menteri zaman SBY (mundur karena menjadi tersangka korupsi, red). Ada budaya hukum yang baik di situ," tandasnya. (flo/jpnn)
JAKARTA - Komjen Budi Gunawan kini tengah menempuh proses persidangan dalam gugatan praperadilan calon Kapolri itu tak terima ditetapkan sebagai
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sambut Ramadan, Kemenag Kirim 1.000 Pendakwah ke Wilayah 3T hingga Luar Negeri
- Luhut Pandjaitan: Banggalah Kau jadi Orang Indonesia
- Tukin PPPK Paruh Waktu 70% Gapok, SK Bisa jadi Jaminan Utang di Bank, Alhamdulillah
- ILDES Siap Gugat UU Kementerian ke MK Soal 5 Wamen Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN
- 5 Berita Terpopuler: Data Resmi BKN Terungkap, Honorer Satpol PP Teriak, Tolong Jangan Tolak PPPK Paru Waktu!
- Hasil Audit Dokumen Peserta PPPK 2024 Sudah Diserahkan, Ada Honorer Cemas