Kuasa Hukum PT Geo Dipa Minta KPK Usut Dugaan Korupsi di Balik Putusan MA

Menurut Lia, persoalan ini mengakibatkan PT Dipa Geo tidak dapat merampungkan proyek lima unit PLTPB di Dieng, Jawa Tengah dan Patuha, Jawa Barat. 

Padahal proyek ini merupakan prioritas pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Menurutnya, dengan adanya bantuan atau  pengawasan nantinya, proyek-proyek yang lain yang terdiri dari beberapa sumur bisa dikerjakan kembali. 

"Karena sekarang Geo Dipa tidak bisa melanjutkan pembangunan, sehingga terhambat untuk percepatan kelistrikan," ujar Lia.

Sebelum melaporkan kasus ini, Lia mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan bidang pencegahan KPK. 

Hal ini terutama mengenai klaim Bumigas untuk mengambil alih proyek Patuha I yang telah berjalan dan beroperasi secara komersil. 

Geo Dipa yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merasa Patuha I telah menjadi aset negara.

"Kita sebelumnya sudah melakukan koordinasi dengan Deputi Pencegahan KPK karena terkait dengan adanya negosiasi. Karena kan dengan adanya akibat putusan BANI dibatalkan, Bumigas klaim bahwa perjanjian hidup kembali, dia minta negosiasi," paparnya.  (boy/jpnn)