Kuasa Hukum Rafael Alun Respons Positif Putusan Mahkamah Agung
![Kuasa Hukum Rafael Alun Respons Positif Putusan Mahkamah Agung](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/normal/2023/03/01/pejabat-ditjen-pajak-kementerian-keuangan-rafael-alun-trisam-oz6p.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembalikan rumah atas nama istri Rafael Alun, Ernie Meike yang sempat disita kasus dugaan gratifikasi yang menyeret nama mantan pejabat di Ditjen Pajak Kemenkeu tersebut.
Perintah tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan MA yang menolak kasasi yang diajukan KPK terhadap vonis Rafael Alun.
Kuasa Hukum Rafael Alun, Junaedi Saibih merespons putusan tersebut dan menyebut bahwa pihaknya belum mendapatkan salinan lengkap.
Namun, jika menurut aturan perundangan yang berlaku dan fakta persidangan memang sudah seharusnya aset rumah tersebut dikembalikan karena perolehan harta tersebut bukan dari hasil gratifikasi ataupun suap.
Apalagi, lanjut dia, harta Rafael Alun tersebut telah diikutsertakan pengampunan pajak (tax amnesty) dan masuk dalam perlindungan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU Tax Amnesty).
"Memang dari awal kita sudah bilang ini harusnya nggak boleh (disita) karena harta itu sudah dilaporkan dalam tax amnesty," ujar Junaedi dalam siaran persnya, Kamis (25/7).
Adapun barang bukti yang diperintahan untuk dikembalikan meliputi barang bukti perkara TPPU nomor 434 berupa uang tunai senilai Rp 199.970.000 yang berasal dari pencairan deposito berjangka atas nama Ernie Meike Torondek.
Barang bukti perkara TPPU nomor 436 berupa uang tunai senilai Rp 19.892.905,70 yang berasal dari rekening tabungan atas nama Ernie Meike Torondok.
Kuasa hukum dari Rafael Alun merespons positif soal putusan dari Mahkamah Agung.
- Lawan Intervensi! MA Harus Independen Putuskan PK Mardani Maming
- Perihal Putusan MA, Mintarsih Akan Surati Ketua DPR Puan Maharani dan Komisi III DPR
- Koruptor Tak Boleh Bebas, KERAS dan GERAP Desak MA Tolak PK Mardani Maming
- Mangkir 70 Hari Kerja, Hakim di Medan Ini Diberhentikan
- Majelis Hakim MA Harus Independen Putuskan PK Mardani Maming
- KPK Desak Mahkamah Agung Tolak PK Mardani Maming