Kuasai Birokrasi dan Peradilan, Korupsi Subur di Daerah

Yang jadi masalah, kata Andhi, pemerintah pusat seperti tak berdaya dengan gejala negatif tersebut. Sebab, pengelolaan daerah sudah sepenuhnya di tangan pemerintah daerah. Pemerintah pusat tidak bisa ikut campur . "Tidak ada institusi negara yang mampu mengontrol penyimpangan di daerah. Pemerintah pusat juga tidak bisa mengontrol," katanya.

Meskipun begitu, performa Kejagung dalam memberantas korupsi di daerah juga tidak bagus-bagus amat. Sampai saat ini, para kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi juga tidak kunjung rampung. Bahkan, kasus korupsi Gubernur Kalimantan Selatan Rudi Arifin yang sempat dinyatakan sebagai tersangka akhirnya dihentikan.

Kejagung juga masih menyimpan kasus korupsi dengan tersangka delapan kepala daerah. Kasus tersebut tak kunjung tuntas. Alasannya, Kejagung masih menunggu pemeriksaan kerugian negara dan izin pemeriksaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (aga)