Kuat Tidaknya Pemerintahan Tergantung Presidennya

Dia mengakui, sebuah pemerintahan memang perlu dukungan parlemen. Tapi, katanya, dukungan parlemen itu bukan segala-galanya. “Dukungan DPR sebagai atmosfir politik, ya, diperlukan. Tapi tidak ada kaitannya dengan jalan atau tidaknya pemerintahan. Jika RAPBN ditolak oleh DPR, presiden sesuai dengan UUD 45 bisa memberlakukan APBN tahun sebelumnya.”

Irman mencontohkan fenomena pilkada di beberapa daerah yang dimenangkan oleh calon independen yang secara de facto tidak didukung oleh DPRD. Ternyata, katanya, pemerintahan tetap jalan bahkan realisasi perubahan cenderung lebih baik ketimbang daerah yang bupati atau walikotanya berasal dari partai.

"Jadi kuatnya pemerintahan saat ini tidak lagi terletak pada konstitusi, koalisi atau soal sistem. Tapi lebih kepada orangnya," tukasnya.(fas/JPNN)