Kubu Agung Segera Daftarkan 249 Balon Kada

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Musyawarah Nasional (Munas) Ancol, Agung Laksono menyatakan yakin bahwa pihaknya dapat mengikuti Pilkada serentak pada 9 Desember 2015. Dia menegaskan bahwa pihanya sudah punya banyak calon untuk didaftarkan ke KPU.
"Kami yakin, Partai Golkar kami dapat mengikuti Pilkada nanti. Sudah banyak yang daftar kepada kami," kata Agung Laksono, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (24/7).
Dia jelaskan, saat ini sudah terjaring sekitar 249 bakal calon (balon) kepala daerah (kada) yang sudah mendaftar melalui Sekretariat DPP Partai Golkar, di Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat.
"Artinya, Golkar sudah punya bakal calon sebanyak 93 persen dari keseluruhan daerah yang akan Pilkada. Sisanya tujuh persen yang belum final akan dituntaskan dua hari ke depan hingga sesuai dengan jadwal Pendaftaran ke KPU yang baru mulai lusa," ungkapnya.
Dia jelaskan, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengabulkan gugatan kubu Aburizal Bakrie tidak menjadi hambatan bagi Golkar versi Munas Ancol untuk terus menjaring bakal calon kepala daerah.
"Saat ini sedang berlangsung proses finalisasi bakal calon, tinggal 7 persen lagi. Setelah itu kami daftarkan ke KPU," pungkas mantan Ketua DPR RI ini.(fas/jpnn)
JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Musyawarah Nasional (Munas) Ancol, Agung Laksono menyatakan yakin bahwa pihaknya dapat mengikuti Pilkada
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sambut Ramadan, Ketum Kadin DKI Diana Dewi Ziarah ke Makam Orang Tua
- Sumpah Advokat Razman Arif Dibekukan, Chandra Sampaikan Pembelaan
- Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Tahap 2 Muncul Jabatan Tampungan, BKN Angkat Suara
- Wamentrans Viva Yoga Mengajak Alumni Cipayung Plus Berkolaborasi Membangun Bangsa
- Dana Haji Tumbuh Positif, Pengeloaan BPKH Capai Rp 171 Triliun
- Pemprov DKI Berhemat Rp 1,5 Triliun Setelah Pangkas Biaya Perjalanan Dinas hingga FGD