Kubu Agung Yakin PTUN Kuatkan SK Menkumham

jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar (PG), Ace Hasan Syadzily yakin putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait sengketa kepengurusan DPP PG akan perkuat Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM yang telah mensahkan hasil Munas Ancol pimpinan Agung Laksono.
Dikatakan Ace, Majelis Hakim PTUN akan mengambil putusan yang obyektif dan adil berdasarkan atas fakta-fakta persidangan dan kesaksian para saksi ahli yang dihadirkan, baik saksi ahli pihak penggugat, tergugat maupun tergugat intervensi.
"Kami optimis bahwa majelis hakim PTUN akan memutuskan perkara ini dapat memperkuat langkah-langkah yang telah dilakukan Kemenkumham yang mengeluarkan SK Pengesahan Kepengurusan kami," kata Ace saat dihubungi, Minggu (17/5).
Ace menjelaskan bahwa dari saksi ahli yang dihadirkan semuanya menyampaikan argumentasi bahwa PTUN tidak dapat mengadili perkara yang sudah diputuskan suatu badan peradilan.
Mahkamah Partai Golkar menurutnya merupakan badan peradilan yang memiliki kompetensi absolut mengadili perselisihan internal partai. Keputusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat sebagaimana UU No 2 tahun 2011 pasal 32 ayat 5.
Kemudian, MPG telah memutuskan perselisihan kepengurusan yang memenangkan kubu Ancol. Lalu, Prof Muladi telah menyampaikan surat bahwa Mahkamah Partai Golkar telah mengeluarkan keputusan.
"Hal ini membantah anggapan pihak ARB yang mengatakan bahwa MPG tidak mengeluarkan keputusan. Atas dasar itu, kami yakin bahwa PTUN akan memenangkan kami," tandasnya.(fat/jpnn)
JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar (PG), Ace Hasan Syadzily yakin putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait sengketa kepengurusan DPP PG
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Momen Hari Kartini, Andini Anissa Jadi Perempuan Pertama Peraih Gelar Kubestronaut
- Kiprah Kartini Hulu Migas Membangun Ketahanan Energi untuk Negeri
- Bantu Nelayan, HNSI Dorong Pemerintah Pakai Teknologi Alternatif
- KSPSI Dorong Indonesia Meratifikasi Konvensi ILO 188 untuk Perlindungan Awak Kapal Perikanan
- Dendi Budiman: Miskinkan Hakim dan Pengacara Terlibat Suap Rp 60 Miliar
- Gibran Buat Konten Bonus Demografi, Deddy PDIP: Jangan Banyak Bikin Video, Kerja Saja