Kubu Ahok-Djarot Sinyalir Ketua KPU DKI tidak Netral
jpnn.com, JAKARTA - Partai pendukung calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat mengkritik Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, kritikan itu berkaitan dengan Sumarno yang disinyalir tidak netral.
Padahal, Pilkada DKI Jakarta menjadi momentum terbaik bagi seluruh jajaran penyelenggara pemilu untuk bertindak netral.
"Mereka seharusnya menjadi hakim yang adil tanpa ada tendensi keberpihakan kepada satu pasangan calon atau mereka yang memiliki kedekatan dengan satu pasangan calon," kata Hasto di Rumah Cemara, Jakarta, Selasa (18/4).
Hal senada disampaikan Wakil Sekjen DPP Golkar Ace Hasan Syadzily. Menurut dia, penyelenggara pemilu mesti bersikap netral.
"Khususnya kepada Ketua KPU bersifat netral. Karena kerap kali muncul statement tidak perlu. Pemrakarsa Tamasya Al Maidah menyatakan telah ada persetujuan secara lisan dari Ketua KPU DKI," tutur Ace.
Sekretaris tim pemenangan Ahok-Djarot itu menjelaskan, penyelenggara pemilu mesti menunjukkan kompetensi. Sebab, pada putaran pertama, salah satu evaluasinya ada ketidaknetralan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
"Penyelenggara pemilu tidak bisa seenaknya. Harus profesionalitas dan netral," ucap Ace. (gil/jpnn)
Partai pendukung calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat mengkritik Ketua
Redaktur & Reporter : Gilang Sonar
- Ingatkan PDIP Konsisten soal PPN, Misbakhun: Berpolitiklah secara Elegan
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- PKB Sentil PDIP soal PPN 12 Persen
- Perihal Kenaikan PPN 12 Persen, Pengamat: PDIP Harus Bertanggung Jawab
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo