Kubu Ahok Menduga Fatwa MUI Atas Permintaan SBY

Terakhir, kata Humprey, rapat di internal MUI untuk mengeluarkan fatwa terkesan dimonopoli. Meski keputusan melibatkan empat komisi di internal MUI, tapi tim penasihat hukum Ahok menilai bahwa orang-orang di dalamnya memiliki kepentingan-kepentingan politik.

“Apakah rapat-rapat MUI tersebut dicatat oleh notulen? Ternyata banyak jawabannya tidak jelas bahkan laporannya banyak bersifat lisan. Dan ini juga kami tanyakan kenapa harus seperti itu. Jadi kami melihat bahwa komisi MUI itu ada 12 tapi dilibatkan hanya empat. Empat ini juga tidak jelas bagaimana suasana pembahasannya,” jelas Humprey.(Mg4/jpnn)