Kubu Anies-Sandi Anggap Ganjil Genap Kebijakan Gagal

Pemprov DKI, sambung politikus PKS itu, bisa menyiapkan infrastruktur dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk aspek legalnya. Sehingga, aparat penegak hukum bisa mengeksekusi setiap pelanggaran yang terjadi.

Sani lantas menjelaskan, program GG hanya akan menjadi aturan transisi bagi Anies-Sandi dalam mengentaskan kemacetan di ibukota.

"Dan merealisasikan ERP segera setelah menjabat," kata wakil ketua DPRD DKI ini.

Kebijakan tersebut akan dikombinasikan dengan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi melalui pajak progresif, kuota kendaraan, tarif parkir tinggi, dan pengunaan bahan bakar.

"Hal yang lebih penting yang juga menjadi program Anies-Sandi, adalah mengutamakan manajemen transportasi massal yang lebih baik, nyaman, dan murah," pungkas Sani. (dka/rmol)