Kubu Bharada E Hadirkan Romo Magnis Suseno hingga Reza Indragiri, Ini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Penasihat hukum Bharada Richard Eliezer, Ronny Talapessy membeberkan alasan menghadirkan tiga saksi ahli meringankan pada persidangan lanjutan perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (26/12).
Ketiga saksi ahli yang dihadirkan kubu Bharada Richard Eliezer ialah Guru Besar filsafat moral Romo Franz Magnis Suseno, psikolog klinis Liza Marielly Djaprie, dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel.
Menurut Ronny, pihaknya menghadirkan Romo Magnis karena dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir J telah terjadi konflik moral.
"Dilema moral yang dihadapi oleh Richard Eliezer ketika harus menembak almarhum Yosua," kata Ronny di PN Jaksel, Senin (26/12).
Ronny menyatakan dari sudut pandang filsafat moral, tiap manusia memiliki suara hati yang dapat mengambil suatu keputusan.
"Terkait 8 Juli, keputusan suara hati dari Richard Eliezer dikalahkan oleh situasi yang kompleks, karena berhadapan dengan seorang Ferdy Sambo," kata Ronny.
Adapun saksi Liza Marielly dihadirkan karena dia merupakan psikolog yang mendampingi Bharada Richard Eliezer dari Agustus.
"Ibu Liza ini yang mendampingi pada saat di penyidikan dan mengikuti proses bagaimana seorang Bharada E yang awalnya mudah ketakutan, trauma, tekanan, karena situasi yang tidak mudah untuk dia," kata Ronny.
Kubu Bharada Richard Eliezer alias Bharada E menghadirkan saksi ahli meringankan Romo Magnis hingga Reza Indragiri di persidangan. Begini alasannya.
- Analisis Reza soal Kejahatan AKBP Fajar Pemangsa Anak-Anak
- Ronny Duga Perkara Hasto Kristiyanto Bermuatan Politik, Singgung Pelimpahan Berkas yang Super Cepat
- Siap Disidang, Hasto Tambah Penasihat Hukum dari Profesional dan Aktivis HAM
- Sidang Korupsi Retrofit, Ahli: Tidak Ada Keterkaitan antara Kerugian Negara dan BUMN
- KPK Limpahkan Berkas Perkara Hasto Besok, Konon untuk Menghindari Praperadilan
- Tim Hukum Hasto Sebut KPK Politis dalam Penanganan Kasus, Hak Peradilan Dicabut