Kubu Ganjar Tegaskan Pilpres untuk Rebut Suara Rakyat, Bukan Dukungan Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menyatakan pihaknya tidak mempersoalkan sikap politik Presiden Joko Widodo andai tokoh yang dikenal dengan pangglilan Jokowi itu tidak mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
Awiek -panggilan akrab Baidowi- menegaskan yang berhak mengusung capres bukan presiden, melainkan parpol.
Ganjar merupakan bakal capres yang didukung koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Ganjar dan Presiden Jokowi sama-sama kader PDIP.
"Ya tidak ada masalah (jika Jokowi tidak mendukung Ganjar, red) karena pengusungan capres/cawapres adalah (hak) parpol, bukan presiden," kata Awiek di Jakarta, Rabu (27/9).
Mantan wartawan yang kini menjadi legislator PPP di DPR itu menegaskan memang seharusnya presiden bersikap netral terhadap para bakal capres.
"Soal dia kader partai, itu masalah lain. Namun, jabatan presiden harus netral," imbuh Awiek.
Adapun Ketua DPP Perindo Yusuf Lakaseng menyatakan berebut dukungan presiden demi pilpres di negara demokrasi justru merupakan praktik yang irasional dan tidak sehat.
Menurut Lakaseng, pilpres adalah ajang untuk merebut suara rakyat, bukan dukungan presiden.
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi tidak mempersoalkan sikap politik Presiden Joko Widodo andai tokoh yang dikenal dengan pangglilan Jokowi itu ogah mendukung Ganjar.
- Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi, Tessa Bilang Begini
- Ada Dukungan Jokowi, Persis Gagal Kalahkan 10 Pemain Semen Padang
- Bendera PSI Perorangan Berkibar di Sejumlah Ruas Jalan Jakarta
- Respons Ketua KPK soal Desakan Hasto agar Memeriksa Keluarga Jokowi
- Darmizal Tegaskan Jokowi Fokus pada Kemajuan Bangsa, Bukan Partai Super Tbk
- Ditahan KPK, Hasto Minta Lembaga Antikorupsi juga Periksa Keluarga Jokowi