JPNN.com 
Kubu Harun-Ichwan Minta MK Klarifikasi Soal Akun Ini
Ia pun mengingatkan MK untuk tidak mengabaikan soal pemberitaan tersebut, sebab dikhawatirkan berita di media sosial bisa berkembang menjadi konsumsi publik yang berpotensi memicu konflik antarpendukung calon bupati dan wakil bupati.
Oleh karena itu, Salman kembali menegaskan MK tidak mengabaikan berita tersebut dan dapat segera memberikan pernyataan resminya, bahkan sebelum persidangan digelar. Hal itu sangat penting untuk menjaga objektivitas hakim dan menghindari spekulasi serta dugaan yang dapat merusak integritas proses hukum.
"Kami berharap MK segera mengeluarkan pernyataan resmi agar terjaga kehormatan persidangan sengketa Pilkada Madina yang rencananya akan digelar pada Rabu mendatang," pungkas Salman. (tan/jpnn)
Salah satu unggahan dari akun Madina Bbir menyebutkan adanya dugaan pertemuan antara salah satu pihak yang berperkara di MK dengan seorang hakim konstitusi.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Jumlah Anggota Koalisi Parpol di Pilpres Perlu Diatur Mencegah Dominasi
- Ambang Batas PT Dihapus, Pengamat Menyoroti Beban Anggaran & Kerja Penyelenggara Pemilu
- Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Angin Segar Bagi Rakyat
- Notaris Berharap Menteri Hukum Laksanakan Putusan MK Soal Jabatan Notaris 70 Tahun
- Begini Sikap Pemerintah soal Putusan MK yang Batalkan Presidential Threshold
- MK Hapus Aturan Presidential Threshold, Said PDIP Singgung Syarat Kualitatif Capres-Cawapres
