Kubu Ical Ogah Hadiri Sidang Mahkamah Partai, Ini Alasannya

jpnn.com - JAKARTA - Hari ini Mahkamah Partai Golkar yang dipimpin Muladi berencana menggelar sidang Mahkamah Partai. Namun kubu Aburizal Bakrie (Ical) masih terkesan ogah menghadiri sidang yang akan digelar di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, itu. Alasannya, mereka memandang keberadaan Tim Penyelamat Partai Golkar (TPPG) tak jelas.
"Kendati kubu Ancol ngotot, Kita sendiri belum memutuskan apakah akan hadir atau tidak mengingat proses pengadilan gugagatan kami di PN Jakarta Barat sedang berjalan," kata Bendahara Umum DPP Partai Golkar kubu Ical, Bambang Soesatyo, Rabu (11/2) pagi.
Dia juga beralasan putusan PN Jakarta Pusat yang menolak gugatan kubu Agung Laksono Cs, cukup memberi sinyal bahwa legal standing atau kedudukan hukum kelompok penyelamat partai itu tidak jelas.
Sekarang, kata Sekretaris Fraksi Golkar DPR itu, kubu Agung ingin membawa kembali persoalan ini ke Mahkamah Partai yang sebelumnya mereka tuding tidak netral dan menjadi dasar gugatan Agung cs ke PN Jakarta Pusat.
"Saya pribadi berpandangan, jalur penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai adalah pilihan yang sudah terlambat. Mengingat, Mahkamah Partai sudah pernah mengeluarkan rekomendasi pada Desember 2014 yang lalu," jelasnya.
Selain itu, Bamsoet juga memprediksi, siapapun yang dikalahkan di Mahkamah Partai nanti, pasti akan menuding Mahkamah Partai tidak netral. Karena ketuanya adalah Muladi, yang merupakan politis senior pendukung Munas Bali. Sehingga persoalan ini akan kembali kusut.
Karena itu dia mendorong perselisihan internal ini diselesaikan di pengadilan. "Sebaiknya dituntaskan di pengadilan. Toh hanya tinggal beberapa minggu lagi saja. Kalau kubu Ancol merasa paling benar, kenapa takut membuka kebenaran lewat pengadilan," tandasnya.(Fat/jpnn)
JAKARTA - Hari ini Mahkamah Partai Golkar yang dipimpin Muladi berencana menggelar sidang Mahkamah Partai. Namun kubu Aburizal Bakrie (Ical) masih
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Menteri Kabinet Merah Putih Temui Jokowi, Ketua DPR Merespons Begini
- TNI AL Menggagalkan Penyelundupan 7 Calon PMI Ilegal ke Malaysia
- Peserta Sespimmen Menghadap Jokowi, Pengamat Singgung Dugaan Keterlibatan Polisi Pada Pilpres 2024
- Dinkes Jabar Sebut Program Cek Kesehatan Gratis Sepi Peminat
- Transaksi Dana Dugaan Korupsi 2024 Capai Rp 984 T, Sahroni: Lacak dan Sita!
- Pakar Nilai Penegak Hukum Korup Harus Dihukum Berat