Kubu Jokowi Upayakan Data Pangan Satu Pintu di BPS

jpnn.com, JAKARTA - Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - Ma'ruf Amin (TKN Jokowi - Ma'ruf) mendukung data pangan versi Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai satu-satunya acuan. Dengan demikian institusi selain BPS tak boleh mengeluarkan data yang berpotensi menimbulkan kerancuan di masyarakat.
Menurut Arya Sinulingga selaku juru bicara TKN Jokowi - Ma’ruf, harus ada data dari institusi resmi yang dijadikan acuan bersama. “Misalnya dari BPS, maka yang namanya Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, apa pun itu hanya mengacu kepada data yang nanti dikeluarkan BPS," kata Arya di Rumah Pemenangan Jokowi - Ma'ruf, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (27/11).
Arya menambahkan, banyaknya pihak yang mengeluarkan data pangan membuat masyarakat bingung. Selain itu, katanya, pemerintah juga kesulitan menentukan tingkat kemiskinan, angka panen jagung dan semua komoditas strategis.
"Karena sudah lama sekali Indonesia itu belum juga punya satu kebijakan terkait data ini. Ke depan kita punya satu data," kata dia.
Arya menegaskan, semua regulasi dan kebijakan kementerian terkait akan menggunakan bahan dari BPS. Dengan begitu, kebijakan untuk menyejahterakan rakyat dan swasembada pangan bisa tercapai.
"Ini adalah program-program ke depan yang dikerjakan oleh Pak Jokowi di samping program-program yang lain," tutur politikus Partai Perindo itu.(tan/jpnn)
Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - Ma'ruf Amin (TKN Jokowi - Ma'ruf) mendukung data pangan versi Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai satu-satunya acuan.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kementan Gandeng Densus 88, Dorong Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Sektor Pertanian
- BPS Ungkap Penyebab Turunnya Angka Penumpang Angkutan Udara di Kepri
- Panen Raya Beras 2025 Diprediksi 13,95 Juta Ton, Terbanyak Sejak 7 Tahun Terakhir
- Deflasi Tahunan Kembali Terjadi sejak Maret 2000, Daya Beli Masyarakat Aman?
- Ini Legasi Nana Sudjana Selama Memimpin Jateng
- BPS Catat Neraca Perdagangan Surplus USD 3,45 Miliar pada Januari 2025