Kubu Muchdi Tantang Eksaminasi

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, kasus Munir kental dengan nuansa politis. Indikasi tersebut terlihat dengan pemanggilan Jaksa Agung Hendarman Supandji dan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri oleh Presiden SBY terkait putusan bebas Muchdi. ”Sebagai pemimpin eksekutif, seharusnya presiden tetap menghargai hukum dan tidak melakukan intervensi terhadap lembaga yudikatif,” katanya. Dalam struktur Partai Gerindra, Muchdi juga menjabat wakil ketua umum.

Dia lantas membandingkan perhatian SBY pada kasus-kasus pelanggaran HAM lain, seperti kasus Mei 1998. Dalam kasus itu, hanya diterbitkan dengan SKB Menteri. Berbeda dengan kasus Munir yang dibentuk Tim Pencari Fakta (TPF) dengan dasar hukum Keppres. ”Perhatiannya begitu besar. Ada apa ini?” katanya penuh tanya.

Apakah langkah SBY termasuk upaya menjegal Prabowo Subianto yang diprediksi menjadi pesaing dalam Pilpres 2009? Fadli tidak menjawab tegas. Dia hanya mengatakan, langkah presiden itu merupakan langkah politik. ”Dugaan saya, ini lebih ke pencitraan. Bisa juga menghambat Pak Muchdi berkiprah di politik,” jelasnya, lantas mengungkapkan, kasus Munir yang menyeret Muchdi tidak mempengaruhi dukungan terhadap partainya. ”Lebih baik presiden berkonsentrasi menuntaskan masalah-masalah ekonomi yang membuat hidup rakyat semakin susah,” kritiknya. (fal)