Kubu Paloh Siapkan Perlawanan

JAKARTA – Persaingan di tubuh Golkar kian sengit. Pertentangan antar kubu kian memanas seiring semakin dekatnya pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar yang digelar awal oktober mendatang di Pekanbaru, Riau. Salah satu persoalan yang sengit diperdebatkan adalah tentang penghapusan hak suara DPD II (kabupaten/kota).

Sebelumnya, di ajang Rapat pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar pekan lalu sempat terlontar suara DPD II di Munas dihapuskan. Fungsionaris DPP Golkar bidang Departemen Hukum dan HAM, Aryadi Ahmad mengatakan, usulan penghapusan hak suara DPD II tersebut telah disampaikan sejumlah DPD I. Namun usulan itu ditolak oleh Rapimnas setelah adanya penolakan keras dari kubu Surya Paloh yang juga salah satu kandidat Ketua Umum Golkar.

Meski sudah ditolak Rapimnas, namun kubu Surya Paloh tetap khawatir ide itu akan bergulir lagi di Munas Golkar. Anggota tim sukses Surya Paloh, Daniel Dumoli Simanjuntak di Jakarta, Senin (17/8), menyatakan, penghapusan hak suara DPD II dalam Munas sama saja Golkar menabrak Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

Menurutnya, penghapusan hak suara DPD II itu hanya bisa dilakukan melalui perubahan AD/ART oleh Munas. "Karena Munas adalah forum tertinggi. Ide penghapusan hak suara DPD II sudah lama terdengar dan kami sudah tahu pihak mana yang mengembuskan wacana itu. Karena itu kami habis-habisan agar hak suara DPD II dalam Munas tak dihilangkan,” tandasnya.