Kubu Prabowo Ancam Ganjal Pelantikan Presiden
Berbekal 60 Persen Lebih Kursi di Parlemen
jpnn.com - JAKARTA – Sejumlah partai pendukung kubu Prabowo-Hatta Rajasa terus bergerak di parlemen. Mereka mengingatkan bahwa wacana pembentukan pansus pilpres bisa berimplikasi serius.
Anggota komisi II dari PKS Gamari Sutrisno mengatakan, meski pasangan Jokowi-Jusuf Kalla sudah dinyatakan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan sah secara hukum, yang bersangkutan belum bisa serta-merta dipastikan menjadi presiden dan wakil presiden terlantik.
Hal itu, menurut dia, terjadi jika ternyata koalisi permanen Prabowo-Hatta tidak menghendaki adanya pelantikan tersebut.
”Kalau kita hitung koalisi permanen, ada 60 persen lebih di parlemen ini. Ketika mereka tidak menyetujui pelantikan dengan cara tidak menghadiri sidang umum MPR, bisa saja. Pansus bisa merekomendasikan itu,” kata Gamari di Jakarta, Jumat (25/7).
Meski demikian, dia membantah rencana pembentukan pansus memang sengaja untuk menghambat pelantikan presiden dan wakil presiden yang telah ditetapkan KPU.
”Bukan. Kita hanya ingin meluruskan sesuatu yang keliru, sesuatu yang penuh dengan kecurangan,” elaknya.
Secara terpisah, menghadapi kepungan kubu Prabowo-Hatta, Wasekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) memiliki jurus untuk menghadapinya. Bukan hanya terkait proses politik di DPR, namun juga menghadapi gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) maupun PTUN.
Jurus tersebut, ungkap dia, adalah dukungan kekuatan rakyat. ”Sebab, Jokowi sejak awal memiliki keyakinan politik bahwa basis legitimasi yang diberikan rakyat melalui dukungan ribuan relawan dan puluhan juta rakyat yang bergerak dalam satu kesatuan semangat perubahan menjadi benteng terkuat Jokowi untuk menghadapi gerakan ketidakpuasan tersebut,” kata Hasto di Jakarta, Jumat.
JAKARTA – Sejumlah partai pendukung kubu Prabowo-Hatta Rajasa terus bergerak di parlemen. Mereka mengingatkan bahwa wacana pembentukan pansus
- Menteri Hukum Lantik Widodo Jadi Dirjen AHU, Tekankan Supremasi Hukum yang Transparan
- Mendes Yandri dan Mensos Gus Ipul Teken MoU, Siap Berkolaborasi Entaskan Kemiskinan
- Trisya Suherman: Lukisan Go Green Taruparwa Bisa jadi Penyemangat Para CEO
- Seniman Papua Bawa Pesan Ekologis di Jakarta Biennale 2024
- Masih Terima Endorsement Meski Sudah Jadi Pejabat Negara, Raffi Ahmad: Kan Enggak Ada Larangannya
- Anak Muda Indonesia Pendiri Desa Bumi Jadi Pembicara di Diskusi PBB