Kubu Prabowo Ancam Ganjal Pelantikan Presiden
Berbekal 60 Persen Lebih Kursi di Parlemen

jpnn.com - JAKARTA – Sejumlah partai pendukung kubu Prabowo-Hatta Rajasa terus bergerak di parlemen. Mereka mengingatkan bahwa wacana pembentukan pansus pilpres bisa berimplikasi serius.
Anggota komisi II dari PKS Gamari Sutrisno mengatakan, meski pasangan Jokowi-Jusuf Kalla sudah dinyatakan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan sah secara hukum, yang bersangkutan belum bisa serta-merta dipastikan menjadi presiden dan wakil presiden terlantik.
Hal itu, menurut dia, terjadi jika ternyata koalisi permanen Prabowo-Hatta tidak menghendaki adanya pelantikan tersebut.
”Kalau kita hitung koalisi permanen, ada 60 persen lebih di parlemen ini. Ketika mereka tidak menyetujui pelantikan dengan cara tidak menghadiri sidang umum MPR, bisa saja. Pansus bisa merekomendasikan itu,” kata Gamari di Jakarta, Jumat (25/7).
Meski demikian, dia membantah rencana pembentukan pansus memang sengaja untuk menghambat pelantikan presiden dan wakil presiden yang telah ditetapkan KPU.
”Bukan. Kita hanya ingin meluruskan sesuatu yang keliru, sesuatu yang penuh dengan kecurangan,” elaknya.
Secara terpisah, menghadapi kepungan kubu Prabowo-Hatta, Wasekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) memiliki jurus untuk menghadapinya. Bukan hanya terkait proses politik di DPR, namun juga menghadapi gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) maupun PTUN.
Jurus tersebut, ungkap dia, adalah dukungan kekuatan rakyat. ”Sebab, Jokowi sejak awal memiliki keyakinan politik bahwa basis legitimasi yang diberikan rakyat melalui dukungan ribuan relawan dan puluhan juta rakyat yang bergerak dalam satu kesatuan semangat perubahan menjadi benteng terkuat Jokowi untuk menghadapi gerakan ketidakpuasan tersebut,” kata Hasto di Jakarta, Jumat.
JAKARTA – Sejumlah partai pendukung kubu Prabowo-Hatta Rajasa terus bergerak di parlemen. Mereka mengingatkan bahwa wacana pembentukan pansus
- GP Ansor Sebut RUU TNI Masih Sejalan dengan Semangat Reformasi
- Desakan Percepatan Pengangkatan PPPK & CPNS 2024 Meluas, Perintah Menteri Rini Bikin Lega
- Sertifikasi Halal Dianggap Mahal dan Lama, Ini Jawaban LPH LPPOM
- Nasabah AJK Minta Mahkamah Agung Tolak Kasasi yang Diajukan OJK
- Optimalkan Peran Masjid, Nippon Paint Gandeng Masyarakat Ekonomi Syariah
- Level Up Peradi: Perlu Perubahan Pola Pikir Masyarakat dalam Pelaksanaan Putusan Perdata