Kubu SBY Tolak Penundaan Pilpres

JAKARTA-Tim Kampanye SBY-Boediono meminta KPU transparan menjelaskan tentang kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) di pemilu presiden. Mereka menilai SBY juga dirugikan bila tidak semua warga negara yang memiliki hak pilih terdaftar sebagai calon pemilih di pilpres. "Semua capres menghendaki hal yang sama. Kita meminta KPU menjelaskan, apabila ada hal-hal yang dikeluhkan masyarakat diberikan buktinya," tutur Ketua Tim Kampanye SBY-Boediono Hatta Rajasa di Jakarta, Minggu malam (5/7).

"Kami meminta KPU merespon setiap permintaan masyarakat. Kami tidak ingin dirugikan, kalau ada yang tidak terdaftar kami juga dirugikan. Tidak bisa satu capres mengklain suara yang tidak terdaftar itu pasti miliknya," tutur Hatta.

Meski demikian, Hatta menolak menjelaskan tentang ada atau tidak kecurangan dalam penetapan daftar pemilih tetap. Dia menilai bukan kapasitasnya mengomentari tugas KPU. "Kami meminta masyarakat yang mengeluh direspon," paparnya.

Hatta sendiri tegas menolak bila penetapan DPT menjadi alasan penundaan pemilu. Itu terlalu sederhana untuk menunda gawe besar yang sudah dirancang matang sejak jauh-jauh hari. Itu juga bisa menciderai demokrasi. Rakyat yang menjadi tidak percaya dengan dunia politik, dan itu berarti kemunduran besar.