Kubu Setya Novanto Tuding JPU Banyak Lakukan Pelanggaran
jpnn.com, JAKARTA - Penasihat hukum Setya Novanto membacakan nota pembelaaan pada terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (13/4).
Penasihat hukum menilai ada sejumlah tata cara persidangan yang ditabrak oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Di antaranya terkait saksi yang diperiksa, JPU disebut telah menghadirkan sejumlah saksi yang sebelumnya tidak pernah diperiksa dan berkas pemeriksaannya tidak ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
"Banyak hal berlebihan, seperti dalam menghadirkan saksi, beberapa di antaranya tidak pernah diperiksa dalam BAP," ujar penasihat hukum Novanto, Maqdir Ismail.
Maqdir juga menyebut ada penuntut umum yang melontarkan kalimat negatif pada penasihat hukum Novanto, di depan persidangan.
"Meski demikian, kami berkeyakinan majelis hakim akan memberi penilaian objektif. Kami juga mencoba meyakini penuntut umum masih menghormati dan menempatkan terdakwa sebagai anak manusia yang tidak boleh dikurangi hak asasinya," kata Maqdir.
Maqdir menegaskan, hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menegakkan kehormatan manusia, bukan untuk menistakan manusia dan merendahkan haknya.
Selain itu, pengadilan dan proses pengadilan, menurutnya, juga bukan tempat penghukuman atau balas dendam terhadap orang yang tak disukai, tapi tempat mencari kebenaran yang hakiki.
Kubu Setya Novanto menilai ada sejumlah tata cara persidangan yang ditabrak oleh jaksa dari KPK.
- Jokowi Tanggapi Pernyataan Eks Ketua KPK Agus Rahardjo soal Kasus Setnov
- Jokowi Mempertanyakan Maksud Pernyataan Agus Rahardjo
- Menduga Pernyataan Agus Rahardjo soal Perintah Jokowi di Kasus Setnov, Antara Kontroversi dan Agenda Politik
- Praktisi Hukum Sebut Pernyataan Agus Rahardjo Tendensius dan Bernuansa Politis
- Isu Jokowi Pernah Minta Kasus Setnov Dihentikan, Awiek PPP Mengaku Semua Pihak Kaget
- Alexander Sebut Arahan Jokowi untuk Hentikan Kasus Setnov Ditolak Pimpinan KPK