Kubu Syamsul Lawan Keputusan DPP Golkar

Langkah Aday memasukkan 12 nama pengurus baru di DPD Partai Golkar Sumut dianggap sebagai ketidakmampuan politisi asal Sumatera Selatan itu dalam menjalankan roda organisasi sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar. Hardy juga menilai Aday adalah orang titipan DPP yang tak paham sama sekali peta perpolitikan di Sumut.

“Aday mirip politisi kemarin sore yang tak punya pengetahuan organisasi. Kalau tahu organisasi dia kan harus berjalan sesuai AD/ART.  Banyak nama yang dimasukkan kepengurusan partai yang berasal dari non-kader. Malah sebagian nama ada yang tak punya Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Golkar, tapi ditunjuk sebagai pengurus," kecam Hardi.

Ketua Fraksi DPRD Partai Golkar Sumut ini melihat masalah pencopotan dirinya, termasuk penggantian pengurus lainnya, adalah buah ketidakpedulian DPP Partai Golkar terhadap dinamika di DPD Golkar Sumut. Dia juga menilai pemecatan dirinya cacat demi hukum karena dilakukan di mekanisme rapat pleno dan bukan mekanisme Musdalub sesuai diamanatkan AD/ART.

“Saat dipilih di Musda tempo hari, saya kan satu paket bersama dengan Syamsul Arifin. Info terbaru status hukum pak Syamsul sudah inkracht ya, jadi harus ada Musdalub untuk memilih pimpinan yang baru,” tegasnya.