Kubu Wawan Belum Tahu Soal Tanah Ketua DPRD Banten
jpnn.com - JAKARTA - Kuasa hukum Tubagus Chaeri Wardana Chasan alias Wawan, Maqdir Ismail mengaku belum mengetahui soal tanah milik Ketua DPRD Banten Aeng Haerudin yang dibeli oleh kliennya.
"Saya masih belum tahu kalau soal itu. Saya belum sempat konfirmasi," kata Maqdir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (28/3).
Sedangkan soal penyitaan aset Wawan yang dilakukan KPK, Maqdir menyatakan, barang-barang yang disita harus sesuai dengan kejahatan hukum dan digunakan untuk menghalang-halangi penegakan hukum. Hal ini, kata dia, sesuai ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Maqdir menuturkan, ketika harta seseorang disita terkait tindak pidana pencucian uang maka harus ada predikat crimenya. "Jadi tidak bisa karena orang melakukan korupsi, lantas semua hartanya disita. Itu tidak bisa seperti itu," tandasnya.
Seperti diketahui, Aeng pernah menjalani pemeriksaan di KPK pada Rabu (26/3). Ketika itu, ia mengaku dicecar soal tanah miliknya yang dibeli oleh Wawan. Aeng diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Wawan.
Wawan dikenakan sangkaan pencucian uang dari dua undang-undang yaitu Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang.
Suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany itu juga diduga melanggar Pasal 3 ayat (1) dan atau Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana diubah berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2003 tentang TPPU jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (gil/jpnn)
JAKARTA - Kuasa hukum Tubagus Chaeri Wardana Chasan alias Wawan, Maqdir Ismail mengaku belum mengetahui soal tanah milik Ketua DPRD Banten Aeng Haerudin
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- PPATK Ungkap Fakta Pelajar Terpapar Judi Online, Sangat Mengejutkan
- Malam-Malam OTK Buka Sendiri Plang Mengatasnamakan PN Jakbar di SPBE Kalideres, Lihat!
- Mengenal Jaringan Internasional Rantastia Nur Alangan, Oh Ternyata
- Majelis Masyayikh Dorong Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren
- Menteri LH Hanif Faisol Wajibkan Produsen FMCG Susun Peta Jalan Pengurangan Sampah
- Ini Lho Isi Surat JAD soal Teror Bom Panci di Kampus Unpar, Cermati Kalimatnya