Kucuran BLT Baru Enam Persen

jpnn.com - JAKARTA - Realisasi pencairan bantuan langsung tunai (BLT) tahap pertama tingkat nasional masih mengalami kendala. Hingga kemarin, PT Pos Indonesia baru membagikan bantuan senilai Rp 368,360 miliar bagi 1.227.869 rumah tangga sasaran (RTS).

     Angka tersebut, berarti baru 6,46 persen dari 19,1 juta RTS yang menjadi target penyaluran bantuan pada Juni-Agustus mendatang. Total bantuan yang dibagikan pada tahap pertama berkisar Rp 13,37 triliun. ’’Angkanya memang masih kecil karena pelaksanaannya tidak bersamaan secara nasional,’’ ujar Manajer Komunikasi Perusahaan PT Pos Indonesia Joesman Kartaprawira.

     Meski secara nasional masih terbatas, realisasi pencairan BLT di 10 kota besar yang menjadi sasaran pertama sudah lebih dari 90 persen. Misalnya pencairan bantuan di Provinsi DKI Jakarta yang mencapai 94,11 persen, begitu pula di Bandung yang lebih 90 persen.

     PT Pos mengakui sejumlah kendala yang menghambat pencairan, di antaranya kurangnya akurasi data RTS yang telah meninggal dunia atau pindah alamat. ’’Kalau ada kasus seperti itu, haknya bisa dibatalkan dan pemerintah daerah mengalihkannya pada RTS yang lebih berhak,’’ katanya.

     Selain itu, sejumlah provinsi tengah melakukan verifikasi ulang data penduduk miskin penerima BLT yang menjadi dasar pencairan bantuan. Yakni Provinsi Kalimantan Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Provinsi Irian Jaya Barat. Karena itu, PT Pos tengah menunggu hasil verifikasi dari pemerintah daerah.

     ’’Verifikasi dilakukan setelah kartu BLT diterima kantor wilayah PT Pos Indonesia di daerah tersebut. Saat ini, kartu BLT sudah diserahkan, tinggal diverifikasi,’’ terang Joesman. Tiga provinsi dengan jumlah penerima BLT terbesar, Jawa Barat (2.897.807 RTS), Jawa Tengah (3.157.816 RTS), dan Jawa Timur (3.224.901) masih mencatat realisasi penerimaan rendah.

     Realisasi di Jabar baru 3,71 persen, Jawa Tengah 2,24 persen, dan Jawa Timur 3,62 persen. Sementara realisasi pencairan BLT yang terbesar adalah DKI Jakarta (94,11 persen), Kepulauan Riau (44,14 persen), Sulawesi Selatan (23,01 persen), Banten (20,22 persen), dan Kalimantan Selatan (19,31 persen). (noe/jpnn)