KUHP yang Baru Jangan Dipakai Mengkriminalisasi Rakyat
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Santoso mengingatkan pemerintah untuk memastikan implementasi KUHP yang baru saja disetujui DPR jangan sampai merugikan masyarakat, seperti untuk melakukan kriminalisasi.
"Kami mendukung penuh pembaharuan hukum pidana, namun penting untuk diingat dan dipastikan bahwa implementasi KUHP tidak merugikan masyarakat," kata Santoso saat sidang paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/12).
Dia menyebut semangat kodifikasi dan dekolonisasi dalam KUHP juga tidak boleh mereduksi hak-hak masyarakat.
Pemerintah pun harus menjamin terpenuhinya hak masyarakat, seperti kebebasan berpendapat sehingga perlu ada pemahaman dan kehati-hatian dalam implementasi KUHP.
"Penting untuk disadari masih ada keresahan di masyarakat tentang pengaturan terkait harkat dan martabat presiden dan penghinaan lembaga negara," lanjutnya.
Menurut Santoso, koridor implementasi UU KUHP harus jelas dan dipahami aparat penegak hukum agar tidak ada kesalahan dalam implementasinya.
Contohnya, kerja-kerja jurnalistik yang dijalankan para jurnalis jangan sampai dikriminalisasi, karena itu dilindungi UU Pers.
"Seluruh perlindungan terhadap masyarakat dan edukasi pada aparat penegak hukum menjadi pekerjaan rumah untuk dilakukan pemerintah setelah pengesahan KUHP," ujarnya.
Anggota Komisi III DPR RI Santoso meminta pemerintah memastikan RKUHP yang baru disetujui DPR jadi UU KUHP jangan dipakai mengkriminalisasi rakyat.
- Dukung Langkah Prabowo Selamatkan Sritex, Komisi VII DPR Bakal Lakukan Ini
- Bupati Konsel yang Copot Camat Baito Pembela Guru Supriyani Bisa Dipidana, Ini Serius!
- Soal Kunker Perdana Prabowo ke China, Sukamta PKS Singgung Kemerdekaan Palestina
- Senada dengan Kemenaker, DPR Tak Ingin Terjadi Gelombang PHK di PT Sritex
- Rahayu Saraswati Bakal Lapor Prabowo Jika Nasib Ipda Rudy Soik Tak Jelas di Polri
- Di Hadapan Anggota DPR, Romo Paschal Ungkap Skenario Mengkriminalisasi Ipda Rudy