KUHP yang Baru Jangan Dipakai Mengkriminalisasi Rakyat
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Santoso mengingatkan pemerintah untuk memastikan implementasi KUHP yang baru saja disetujui DPR jangan sampai merugikan masyarakat, seperti untuk melakukan kriminalisasi.
"Kami mendukung penuh pembaharuan hukum pidana, namun penting untuk diingat dan dipastikan bahwa implementasi KUHP tidak merugikan masyarakat," kata Santoso saat sidang paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/12).
Dia menyebut semangat kodifikasi dan dekolonisasi dalam KUHP juga tidak boleh mereduksi hak-hak masyarakat.
Pemerintah pun harus menjamin terpenuhinya hak masyarakat, seperti kebebasan berpendapat sehingga perlu ada pemahaman dan kehati-hatian dalam implementasi KUHP.
"Penting untuk disadari masih ada keresahan di masyarakat tentang pengaturan terkait harkat dan martabat presiden dan penghinaan lembaga negara," lanjutnya.
Menurut Santoso, koridor implementasi UU KUHP harus jelas dan dipahami aparat penegak hukum agar tidak ada kesalahan dalam implementasinya.
Contohnya, kerja-kerja jurnalistik yang dijalankan para jurnalis jangan sampai dikriminalisasi, karena itu dilindungi UU Pers.
"Seluruh perlindungan terhadap masyarakat dan edukasi pada aparat penegak hukum menjadi pekerjaan rumah untuk dilakukan pemerintah setelah pengesahan KUHP," ujarnya.
Anggota Komisi III DPR RI Santoso meminta pemerintah memastikan RKUHP yang baru disetujui DPR jadi UU KUHP jangan dipakai mengkriminalisasi rakyat.
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia
- Problematika Penanganan Perkara Judi Online