Kukmi Usul Utang Korban Bencana Dihapus

JAKARTA - Ketua Umum DPP Kerukunan Usahawan Kecil dan Menengah Indonesia (Kukmi) Azwir Dainy Tara minta pemerintah 'putihkan' utang-utang para pengusaha kecil dan menengah korban bencana tsunami Mentawai dan korban letusan Gunung Merapi. "Kukmi minta pemerintah agar utang-utang korban bencana alam diputihkan (dihapus) saja karena musibah yang mereka alami itu adalah force majeure atau di luar kemampuan manusia," kata Azwir, kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (10/11).

Selain meminta dibebaskan dari utang, Kukmi juga berharap setelah kondisi pulih, para pengusaha kecil dan menengah itu kembali dibantu dengan kredit baru agar mereka kembali bisa menumbuhkan perekonomiannya. "Yang kita tekankan, supaya yang dibantu nanti benar-benar usaha mikro yang betul-betul korban, bukan pura-pura korban," tegasnya.

Menurut Azwir, selama ini DPP Kukmi merasa kebijakan pemerintah terhadap pengusaha kategori usaha kecil dan menengah (UKM) belum sepenuhnya bisa dirasakan. "Dari dana APBN yang disediakan Rp20 triliun untuk UKM, faktanya tidak semua bisa diserap akibat Bank Pelaksana penyalur KUR masih memberlakukan jaminan dari pengusaha jika ingin memperoleh KUR. Padahal pemerintah sudah memberikan jaminan 70 sampai 80 persen. Itupun tidak diindahkan oleh bank-bank pelaksana di daerah-daerah yang membutuhkan dana segar," ungkap Azwir.

Dia mengatakan, bank pelaksana yang mempersulit penyaluran bantuan kredit usaha rakyat (KUR) dianggap tidak mendukung program pemerintah. Padahal, dana tersebut milik pemerintah yang siap digunakan untuk kepentingan usaha kecil dan menengah.