Kumpul di Kantor Muhammadiyah, Para Tokoh Kritisi Pemerintah
Kamis, 19 Januari 2012 – 23:03 WIB

Para tokoh nasional ketika berkumpul di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/1). Foto : Arundono W/JPNN
JAKARTA - Para tokoh nasional berkumpul di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakrta Pusat, Kamis (19/1) untuk membahas problematika bangsa. Para tokoh yang hadir, antara lain Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Umum Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr Martinus Situmorang, Ketua DPD, Irman Gusman, Politisi Senior Partai Golkar Akbar Tanjung.
Di dalam acara tersebut, Akbar Tanjung mengungkapkan beberapa kekecewaannya terhadap jalannya pemerintahan di Indonesia saat ini. Menurutnya, yang paling penting dalam problematika bangsa di Indonesia adalah mencegah dan mengupayakan bagaimana agar kelembagaan politik atau pun parpol bisa lebih menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal.
"Posisi-posisi atau jabatan yang bersinggungan dengan politik seharusnya jangan sampai diduduki oleh orang-orang yang berpotensi memiliki kepentingan-kepentingan," kata Akbar di hadapan para tokoh termasuk mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Ashiddiqie, mantan Panglima TNI Wiranto dan sejumlah tokoh lainnya.
Ia mengingatkan bahwa semakin banyak komponen bangsa ini yang sudah menginginkan perubahan di dalam pemerintahan. Namun Akbar juga mengatakan, perubahan tetap harus memperhatikan tiga hal, yakni konstitusi, demokrasi, dan hukum. "Ketiganya harus menjadi pegangan kita dalam setiap menjalankan segala kegiatan pemerintahan kita," ujarnya.
JAKARTA - Para tokoh nasional berkumpul di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakrta Pusat, Kamis (19/1) untuk membahas problematika bangsa. Para tokoh
BERITA TERKAIT
- Tolak Penundaan Pengangkatan PPPK 2024, Ribuan Honorer Gelar Demo Nasional 18 Maret
- Waka MPR: Perlu Political Will Para Pemangku Kepentingan untuk Wujudkan Kesetaraan
- Setara Institute Dorong Pembangunan Inklusif di Daerah, Rilis Alat Kebijakan untuk Susun RPJMD
- Hardjuno Wiwoho: Tiga Syarat agar Danantara Bisa Dipercaya, Salah Satunya Hukuman Mati untuk Koruptor
- Tanggul Sungai Tuntang Jebol, 665 KK Mengungsi & Jalan Penghubung Antardesa Terputus
- Dukung Musisi Tanah Air, Kemenekraf Dorong Ekosistem Musik Berkelanjutan