Kunci Suksesnya: Libatkan Masyarakat

jpnn.com - SEMAKIN sering disebut sebagai salah seorang kandidat kuat menteri pada kabinet pemerintahan Jokowi-JK, Bupati Banjar, Kalimantan Selatan Sultan H Khairul Saleh tak mau berandai-andai. Setiap kali ditanya mengenai hal ini dia hanya menjawab singkat: “Hormati prosesnya, urusan menteri hak prerogatif presiden.”

Meski begitu, bupati yang sudah menjabat dua periode dan menang mutlak (81%) pada pilkada langsung periode kedua ini tetap bersedia melayani wawancara Jawa Pos National Network (JPNN) mengenai beragam hal terkait kiprahnya yang penuh prestasi. Berikut petikannya:

Sederet penghargaan diterima Kabupaten Banjar sejak Anda menjadi bupati. Bisa diceritakan?
Prinsipnya adalah membangun kemitraan. Bahwa pembangunan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh pemangku kepentingan. Ya masyarakat, swasta, organisasi. Itu yang secara intens kami lakukan.

Apa saja yang sudah diraih daerah Anda?
Banyak. Tapi yang bisa kami sebutkan sebagian antara lain Kabupaten Banjar mendapat Piala Citra Pelayanan Prima dari Presiden RI (2010), daerah terbaik di bidang  perizinan dan penanaman modal berupa anugerah Investment Award (2011, 2012, 2013, 2014) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Penghargaan Nasional terkait pelaksanaan E- Procurement (E-Proc) tahun 2013. Kabupaten Banjar juga menjadi Daerah Terbaik di Bidang Jasa Konstruksi berturut-turut pada 2012 dan 2013.
Banjar juga meraih penghargaan sebagai Daerah Terbaik I Nasional Bidang Perikanan pada 2014. Dalam 3 tahun terakhir, kami selalu mendapat penghargaan Adipura. Yang terakhir Adipura Kencana di tahun 2014 ini. Saya sendiri dinobatkan sebagai Kepala Daerah Terbaik Nasional Peduli Lingkungan 2014.

Apa sebenarnya kunci keberhasilan tersebut?
Yang paling utama adalah pola melibatkan masyarakat. Koordinasi yang intens dengan stakeholder serta menjalin kemitraan dengan berbagai kalangan. Ambil contoh mengatasi persoalan banjir. Selama ini banjir itu jadi masalah rutin yang melanda berbagai wilayah di Kabupaten Banjar. Selama bertahun-tahun APBD Banjar harus terkuras membiayai rehabilitasi infrastruktur yang rusak, belum lagi begitu besar kerugian ekonomi dan sosial bagi kehidupan masyarakat akibat bencana rutin ini.
Kami kemudian menggandeng Fakultas Teknik Unlam dan Kemenristek RI. Dilakukanlah studi yang komprehensif tentang penyebab banjir, dan penyusunan program penanganan banjir DAS Riam Kiwa dan Sungai Martapura. Dari hasil studi itu ditemukan solusi strategis, yang menjadi pijakan untuk melakukan koordinasi lintas sektoral dan menggagas sebuah program penanganan fisik yang melibatkan semua stakeholder. Upaya tersebut terbukti berhasil mengendalikan banjir dan mengurangi dampak-dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat.

Mengenai pembiayaan bagaimana?
Tidak semua dibebankan kepada APBD. Kami mengajak perusahaan-perusahaan pemegang izin tambang di Kabupaten Banjar untuk memberikan dukungan lebih besar, dengan mendorong dibentuknya Forum CSR bersama perusahaan lain termasuk di luar sektor pertambangan. Akhirnya terbangun kesadaran yang lebih tinggi dari pihak swasta untuk ikut menopang pendanaan pembangunan dengan pola sumbangan pihak ketiga. Juga mendorong peran swasta dalam menyediakan berbagai infrastruktur melalui pola bangun guna serah, semisal terkait pembangunan pasar dan infrastruktur bagi PDAM.

Dampaknya?
Tentu saja efisiensi pada anggaran belanja. Swasta juga didorong membangun infrastruktur khususnya jalan tambang, sehingga produksi tambang dapat ditingkatkan dengan dukungan sarana jalan tambang tersebut, yang pada gilirannya memberikan kontribusi lebih besar bagi pendapat negara maupun daerah.

Apa kiat lain keberhasilan Anda?
Sikap terbuka. Kami mengutamakan prinsip-prinsip akuntabilitas pemerintahan. Salah satunya adalah menerapkan sistem pelelangan dengan sistem elektronik melalui internet, yang sudah diterapkan secara penuh di Kabupaten Banjar sejak tahun 2007, sehingga kami menjadi pelopor pelaksanaan lelang secara elektronik tersebut di Kalimantan, dan mendapat penghargaan e-Government Award dari Warta Ekonomi dan e-Procurement Award tahun 2013 dari LKPP.