Kunjungi Cenderawasih Pos, Jokowi Bedah Persoalan Papua

jpnn.com - SENTANI - Calon presiden dari koalisi PDIP, PKB, NasDem dan Hanura, Joko Widodo memilih Papua sebagai daerah pertama untuk safari politiknya menjelang pemilu presiden. Pria yang dikenal dengan sapaan Jokowi itu mengatakan, Papua menjadi pilihannya karena provinsi yang berbatasan dengan Papua Nugini itu sangat penting bagi Indonesia.

"Ya saya memilih Papua pada masa kampenye perdana, karena Papua sangat penting bagi Indonesia saat ini," ujar Jokowi kepada wartawan usai melakukan kunjungan ke Pasar Phara Sentani, Kamis(5/6).

Jokowi menjelaskan, dirinya memilih Papua bukan karena didasari niat menjaring suara. Sebab, jika hanya untuk menggaet dukungan suara bisa saja menyasar daerah-daerah berpenduduk padat seperti provinsi-provinsi di Jawa.

Namun, Jokowi menegaskan bahwa hal itu sudah menyangkut prioritas perhatian. "Jadi harus ada keseimbangan yang terjadi di sini baik itu kepada masyarakat di Jawa maupun bagi masyarakat di Papua, karena mereka ini semuanya membutuhkan perhatian yang sama," paparnya.

Jokowi dalam rangkaian kunjungannya ke Papua juga menyempatkan diri untuk berkunjung ke kantor redaksi Cenderawasih Pos (JPNN Group) di Entrop Jayapura. Kunjungan Jokowi ke Cenderawasih Pos sempat molor dari jadwal semila pukul 17.00 WIT menjadi pukul 21.30 WIT.
 
Saat bertandang ke Cenderawasih Pos, Jokowi didampingi oleh Ketua DPD PDIP Provinsi Papua, Komarudin Watubun dan dikawal Wakapolda Papua Brigjen Paulus Waterpauw. Jokowi mengaku sempat berupaya menghubungi  Dahlan Iskan untuk mengabarkan rencananya mengunjungi Cenderawasih Pos.

"Kemarin saya kontak  beberapa kali ke Pak Dahlan Iskan, tapi tidak nyambung.  Saya hanya mau bilang mau mampir ke Cenderawasih Pos (Group Jawa Pos.red)," ungkap Jokowi mengawali kunjungannya ke Cenderawasih Pos.

Menyikapi berbagai persoalan yang masih dihadapi di Papua, Jokowi berpendapat bahwa pendekatan kesejahteraan harus diutamakan bagi masyarakat di Bumi Cenderawasih. Menurutnya, jika masyarakat Papua sejahtera maka tidak akan ada gejolak.

Begitu juga persoalan minuman keras yang menjadi masalah di Papua. Menurutnya, perlu ada pendekatan khusus kepada masyarakat.