Kunjungi DPP PKB, Partai Demokrat Thailand Studi Banding tentang Otda

jpnn.com - JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ternyata dianggap mumpuni dalam hal otonomi daerah. Kesan itulah yang muncul ketika partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu kedatangan tamu dari Partai Demokrat Thailand.

Delegasi Partai Demokrat Thailand yang dipimpin ketua dewan penasihatnya (chief adviser) Chuan Leekpai mendatangi kantor DPP PKB di kawasan Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2). Melalui penerjemah, Chuan menuturkan bahwa kedatangannya bersama delegasi Partai Demokrat Thailand ke DPP PKB untuk menggali pengetahuan baru sekaligus studi banding terkait proses desentralisasi.

“Kami juga menginginkan adanya tukar pendapat terkait proses berbangsa dan bernegara dalam kacamata parlemen dan Partai Kebangkitan Bangsa yang kita ketahui sebagai partai yang memiliki asas nasionalis religius,” ujar Chuan.

Saat berkunjung ke PKB, politikus yang pernah menjadi perdana menteri di negeri Gajah Putih itu didampingi sejumlah petinggi Partai Demokrat Thailand. Di antaranya Jurin Laksanawit (wakil ketua umum), Khunying Kalaya Sophonpanich, Kasit Piromya, Saraburi Provice, Kaniaya Rungvijitchai, Pimrapee Phanwichatikul dan  Kachornbhat Chaiprapar. 

Lebih lanjut Leekpai mengatakan, partainya memang sudah berusia cukup tua dan masih eksis hingga kini. Bahkan, Partai Demokrat Thailand sudah empat kali ikut menumbangkan rezim otoriter di negeri kerajaan itu. Namun. hal itu tak mengurangi keinginan Leekpai dan koleganya untuk belajar dari PKB yang muncul pasca-reformasi di Indonesia pada 1998.

Leekpai menilai Indonesia memang termasuk berhasil dalam menerapkan otonomi meski butuh waktu. Sementara Thailand masih belum sepenuhnya menerapkan otonomi. “Kami telah berusaha melakukan perjuangan dalam menerapkan otonomi daerah namun hingga saat ini masih belum membuahkan hasil,” kata politikus yang pernah menjadi Duta Besar Thailand di Indonesia itu.

Leekpai menambahkan, Thailand masih menerapkan sistem sentralisasi. Karenanya, Partai Demokrat Thailand akan terus berjuang untuk memperkuat basis civil society, termasuk membentuk pemerintah daerah sebagai penyimbang dari pemerintah pusat.

“Dan Indonesia adalah pilihan kami sebagai tempat belajar dan bertukar pikiran terkait dengan otonomi daerah yang kami inginkan nantinya daerah akan memiliki peluang untuk mengelola sendiri. Terkait hal itu semua saya memohon kepada pihak PKB untuk berbagi pengalaman terkait kesuksesan dan kegagalan otonomi daerah dari sisi pertahanan dan fiskal,” pintanya.