Kunjungi PP Muhammadiyah, PDIP Temukan Sesuatu yang Hilang dalam Sejarah

jpnn.com - JAKARTA - DPP PDI Perjuangan memberikan perhatian khusus kepada PP Muhammadiyah. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu ingin pengurus Muhammadiyah berkenan hadir dalam Rakernas I PDI Perjuangan, yang bakal dibuka Minggu, 10 Januari nanti.

Silaturahim pun dilakukan partai berlambang banteng ini, sekaligus melakukan sosialisasi materi rakernas terkait Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB).

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memimpin rombongan bertandang ke kantor PP Muhammadiyah, Jumat (8/1). Bersama Hasto, tampak juga Wakil Sekjen Ahmad Basarah, Ketua DPP Hamka Haq, Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Bambang DH, dan anggota DPR Erwin Moeslimin Singajuru serta Falah Amru. 

Sementara dari PP Muhammadiyah, sang ketua Haedar Nashir langsung menerima rombongan PDI Perjuangan ini. Dia didampingi Abdul Mu'ti, Muhadjir Effendy, Busyro Muqoddas, Dadang Kahmad dan Suyatno.

Hasto mengawali dialog dengan mengatakan bahwa PDI Perjuangan menganggap Muhammadiyah sebagai salah satu kekuatan bangsa Indonesia yang memainkan peranan penting dalam sejarah perjuangan. Terlebih lagi, Bung Karno juga kader dan pernah menjadi Pengurus Muhammadiyah di Bengkulu.                    
 
Ahmad Basarah menambahkan, PDI Perjuangan mengajak PP Muhammadiyah untuk bersama-sama merekonstruksi sistem bernegara Indonesia kembali seperti maksud para pendiri bangsa.                          
 
“PDI Perjuangan menilai saat ini bangsa Indonesia tidak lagi memiliki visi haluan negara karena GBHN sudah dihilangkan sebagai dokumen road map pembangunan semesta berencana bangsa Indonesia, seperti yang pada era 1960 Presiden Soekarno bersama MPRS menyusun TAP MPRS No II/MPRS/1960 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama 1961-1969,” papar Basarah.
 
Hasto melanjutkan bahwa tema Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) bukanlah substansi yang mudah untuk dipahami dan dijelaskan. Sehingga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengarahkan kepada DPP untuk melakukan pertemuan dengan berbagai komponen bangsa, dalam upaya mengembalikan sesuatu yang hilang dari sejarah berbangsa.
 
Atas ajakan itu, Haedar menanggapi dengan mengatakan Muhammadiyah menyambut baik rencana dan apresiasi tema rakernas PDI Perjuangan, karena hal tersebut sesuai dengan sikap PP Muhammadiyah yang menilai bahwa bangsa Indonesia perlu memiliki kembali PNSB dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
 
“PP ‎Muhammadiyah menyambut kehadiran unsur DPP PDIP ini. Kami punya hubungan strategis dengan PDIP karena nyambung, sama-sama bertemu pada titik pemikiran Bung Karno,” kata Haedar.
 
Haedar menceritakan kisah bagaimana suatu saat Bung Karno pernah bertanya dan heran karena setelah dirinya menjadi presiden tidak pernah ditagih iuran anggota Muhammadiyah.
 
Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan cair. Selain membicarakan hal-hal yang substansi, dialog juga dibumbui dengan sejumlah canda dan usul yang perlu dipertimbangkan. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti misalnya mengusulkan dipertimbangkan memproduksi film tentang Bung Karno.
 
“Perlu diproduksi film berkualitas tentang Bung Karno yang bisa mempengaruhi ide-ide generasi muda, dan menggambarkan sosok pembaharu pemikiran Islam. Sehingga desoekarnoisasi bisa dilawan, dan dapat digambarkan secara utuh Bung Karno yang dihormati di Indonesia dan luar negeri,” usul Mu’ti.
 
‎Haedar mengatakan Muhammadiyah siap untuk memberikan sumbang saran pemikiran terhadap PDI Perjuangan sebagai Partai Terbesar di MPR dan DPR apabila ingin melakukan kajian akademis terhadap kemungkinan dilakukannya amandemen UUD Negara RI 1945 untuk merekontruksi pembangunan nasional melalui GBHN/PNSB dengan cara memberikan kewenangan MPR untuk kembali dapat menyusun dan menetapkan GBHN/PNSB.
 
Haedar menjelaskan dalam muktamar Muhammadiyah beberapa waktu lalu menelurkan Dokumen Negara Pancasila. Dia juga mengungkap, sejumlah pakar Muhammadiyah juga melakukan penelaahan dan membukukan Indonesia Berkemajuan, Rekonstruksi Kehidupan Kebangsaan yang Bermakna dan Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa. 

Buku-buku tersebut diserahkan Haedar kepada Hasto diakhir pertemuan. Sementara Hasto menyerahkan buku Di Bawah Bendera Revolusi, buku Sarinah dan buku Gerak Sejarah Partai Banteng. 

“Kami meraskaan ada sesuatu yang hilang dalam perkembangan politik Indonesia setelah era reformasi meskipun ada juga sejumlah hal yang positif,” kata Haedar. (adk/jpnn)