Kunker Ditolak, Kinerja DPR dan Setjen Bermasalah

JAKARTA – Kunjungan Kerja (Kunker) Anggota Komisi I DPR ke Jerman ditolak secara terbuka oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCI NU) setempat.

“Apa yang dilakukan oleh PPI Jerman merupakan respon kegusaran warga negara, yang mungkin saja di antara mereka merupakan konstituen dari rombongan Komisi I yang berangkat ke Jerman. Mereka melakukan kontrol perilaku dan cara kerja sebagian anggota DPR dan Setjen DPR yang bermasalah,” kata Ketua Divisi Advokasi dan Monitoring Pusat Studi dan Kebijakan Hukum Ronald Rofiandy, menjawab JPNN di Jakarta, Jumat (27/4).

Kendati demikian, Ronald mengatakan, kunker tak perlu dihapuskan. Hanya saja, imbuh dia, diperlukan pembenahan desainnya serta lebih selektif. Isunya, kata dia, adalah manajemen data collecting, misalkan salah satunya untuk kepentingan riset penyiapan naskah akademik suatu Rancangan Undang-undang (RUU).

“Terkadang memang dibutuhkan observasi langsung ke lapangan dan studi perbandingan. Bukan sekedar diprogramkan saja, tapi juga berjalan secara efektif dan efisien,” kata Ronald.