Kunker ke Arab Saudi Bahas Biaya Haji, Yandri Susanto: Kami Ingin Tak Beratkan Jemaah

"Pemerintah kerap memulangkan WNI yang terjerat kasus hukum,” tuturnya.

“Bahkan beberapa waktu yang lalu ada program pembaruan passport,” tambahnya.

Karena itu, dia berharap pemerintah melakukan langkah yang sama dan konsisten dalam perlindungan terhadap 500 ribu WNI yang dirundung masalah hukum.

Didorong pemerintah tidak hanya bersifat kuratif dalam masalah WNI yang bermasalah di sana namun juga ditegaskan pemerintah agar preventif terhadap upaya-upaya pengiriman jasa tenaga secara ilegal.

“Jangan sampai WNI berangkat mencari kerja namun secara ilegal, parahnya lagi yang memberangkatkan tidak bertanggungjawab atau lepas tangan,” paparnya.

Untuk itu, pemerintah diharap melakukan langkah preventif pengiriman tenaga kerja ke luar negeri agar tidak menjadi masalah dan beban selanjutnya. (jpnn)