Kunker ke Babel, Komite III DPR Serap Aspirasi Soal Pendidikan dan Jaminan Kesehatan

Sementara itu, Anggota DPD RI dari DKI Jakarta, Sylviana Murni, berpendapat bahwa adanya P3K justru akan menguntungkan guru honorer, karena akan dapat meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, dirinya berpendapat agar perubahan status guru honorer menjadi P3K segera disahkan untuk kepentingan masyarakat.

"Terkait dengan kebijakan penghapusan tenaga honorer menjadi tenaga P3K, yang diperlukan saat ini adalah adanya gerakan dan desakan nasional seluruh provinsi kepada Presiden untuk segera meneken Perpres tentang jabatan tenaga P3K," tegas Sylviana Murni.

Sedangkan Anak Agung GDE Agung dan Zuhri M. Syazali, keduanya  menyoroti belum tercapainya Universal Health Coverage (UHC) di Babel. Menurut Agung,  jaminan kesehatan menjadi salah satu faktor penentu indeks pembangunan manusia sehingga seharusnya menjadi prioritas pimpinan daerah.  “Saat ini  capaian UHC di Bali telah 100%. Untuk Kabupaten Badung, jaminan kesehatan bagi penduduk telah diberikan jauh sebelum penyelenggaraan BPJS Kesehatan, sebagai bentuk komitmen pemimpin daerah,” kata Anggota DPD RI dari Provinsi Bali.

Anggota dari Babel sendiri, Zuhri M. Syazali, menyatakan daerah harus diberi peluang untuk menyelenggarakan sistem jaminan kesehatan secara mandiri terlepas dari BPJS Kesehatan. “Biarkan daerah mengelola APBD nya untuk penyelenggaraan jaminan kesehatan penduduknya karena ini lebih efektif dan efisien,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Abdul Fatah, menyatakan bahwa persoalan pendidik dan tenaga kependidikan menjadi isu utama di provinsinya. Jumlah Guru Non PNS (honorer) saat ini 1.910 orang dan tenaga kependidikan Non PNS (honorer) berjumlah 1.067  orang. Abdul Fatah menyatakan di Kepulauan Bangka Belitung, masih membutuhkan penambahan tenaga pendidik melalui penambahan kuota bagi penerimaan CPNS guru dan tenaga kependidikan.

“Terkait dengan sertifikasi, masih terdapat 616 orang guru yang berlum tersertifikasi, 392  orang diantaranya bahkan belum mengikuti Program Profesi Guru (PPG),” ungkap Abdul Fatah.

Di bidang kesehatan, Abdul Fatah menjelaskan jika capaian Universal Health Coverage di Babel, yang  berada di angka 80,57%, dari 7 kabupaten hanya 2 kabupaten yang telah mencapai UHC.

“Mengingat JKN - BPJS Kesehatan adalah program pemerintah pusat maka, diharapkan Babel menerima tambahan kepesertaaan PBI dari APBN bagi penduduk yang belum menjadi perserta JKN,” imbuhnya.(ikl/jpnn)