Kunker ke Enam Negara Habis Rp 3,6 M

Soal negara yang dipilih, Ganjar punya argumentasi. "Kalau Jepang itu usul saya," kata wakil ketua komisi II dari Fraksi PDIP itu.

Dia menjelaskan, sekitar empat bulan lalu dirinya bertemu ahli otonomi daerah asal Jepang Prof Ikawa yang tengah melakukan riset pelaksanaan otonomi daerah di seluruh Asia. Dari Ikawa, Ganjar mendapat cerita kalau kota-kota otonom di Jepang kini cenderung saling bergabung. Bukan memisahkan atau memekarkan diri seperti marak terjadi di Indonesia. "Prof Ikawa bilang di sana ada insentif kebijakan fiskal bagi daerah yang bergabung," kata Ganjar.

Belajar dari pengalaman Jepang, penting untuk menambah referensi dalam pembahasan RUU pemda. Apalagi, salah satu materi penting dari revisi itu terkait dengan mekanisme pemekaran, penggabungan, dan penghapusan daerah otonom.

Jerman juga dipilih, menurut Ganjar, karena administrasi pemerintahannya yang sangat baik. "Kami ingin melihat bagaimana koordinasi pada level pemerintahan terendah sampai tertinggi," ujarnya.

Sementara itu, Tiongkok dan Venezuela dipilih pansus RUU desa karena pertumbuhan ekonominya sangat bagus. Informasi sementara itu didorong oleh peran satuan-satuan terkecil masyarakatnya. "Apakah mereka diwadahi dalam pemerintahan atau hanya governing community? Bagaimana di sana bisa berkembang dan tumbuh?" kata Ganjar.