Kunker Komisi I DPR Habiskan Rp 5,7 Miliar
Jumat, 15 April 2011 – 10:25 WIB

Kunker Komisi I DPR Habiskan Rp 5,7 Miliar
JAKARTA - Hasrat berpelesiran para anggota dewan dengan menggunakan uang dari pajak rakyat benar-benar sulit disembuhkan. Dalam pekan ini, puluhan anggota Komisi I DPR diam -diam berangkat ke empat negara dengan menghabiskan anggaran yang cukup besar, yakni Rp 5,7 miliar. Uchok membeberkan setiap negara dikunjungi satu tim yang terdiri dari 11 orang. Berdasarkan dokumen Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Rencana Kerja (RK) DPR tahun 2011, tim yang berangkat ke Prancis pada 13 April menghabiskan anggaran Rp 944,5 juta dan yang berangkat ke Spanyol menghabiskan Rp 1,2 miliar.
Ada lima negara tujuan Komisi I, yakni Amerika Serikat, Turki, Rusia, Perancis, dan Spanyol. "Mereka berangkat untuk belajar persenjataan dan pertahanan,"kata Kordinator investigasi dan Advokasi dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Kamis (14/4).
Baca Juga:
Uchok menyesalkan tidak dijalankannya komitment untuk transparan. Misalnya, dengan mengumumkan atau memberi penjelasan kepada publik tujuan dari suatu kunker sebelum berangkat. "Keberangkata n mereka ini juga tidak ada pengumuman resmi. Dari hari ke hari, DPR ini, seperti sebuah lembaga yang tidak punya tanggungjawab," sindirnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Hasrat berpelesiran para anggota dewan dengan menggunakan uang dari pajak rakyat benar-benar sulit disembuhkan. Dalam pekan ini, puluhan
BERITA TERKAIT
- Pilkada Kabupaten Serang Diulang, Ratu Zakiyah-Najib Batal Menang
- Aklamasi, AHY Jadi Ketum Demokrat Lagi, SBY Ketua Majelis Tinggi
- Megawati Keluarkan Surat Tugas Baru, Basarah dan Ronny Talapessy Jadi Jubir
- Tanggapi Aksi #IndonesiaGelap, PSI: Menurut Data, Indonesia Sangat Cerah
- Instruksi Megawati Belum Berubah: Kader PDIP Dilarang Ikut Retret!
- Kritik Pelaksanaan Retret, Akademisi: Kepala Daerah Jadi Perpanjangan Tangan Presiden