Kuntoro Dianggap Tak Pantas Pimpin Berantas 'Markus'

Selain Kuntoro, Nasir Djamil juga menyebut, Menkeu Sri Mulyani terkait pula dengan penarikan dana APBN Rp 2,21 triliun itu. "Di mana logikanya, SK Direktur Jenderal di Depkeu bisa dijadikan alas hukum untuk menggelontorkan uang negara Rp 2,21 triliun dan dikelola secara off budget?" tanya Nasir, politisi PKS asal Aceh itu pula.

Nasir pun menjelaskan, laporan BPK RI mengungkap bahwa anggaran BRR tahun 2006 sebetulnya hanya terserap 56 persen. Sementara laporan BRR mengklaim sudah terserap 70 persen, sehingga dana Rp 2,21 triliun itu cair dan dimasukkan ke rekening "trust fund" dan dikelola secara off budget.

"Sepertinya Kuntoro itu seperti orang yang buta mekanisme pengelolaan keuangan negara. Apa pantas SBY menunjuk Kuntoro memimpin upaya lawan mafia hukum? Saya berharap, masyarakat bisa memberi penilaian objektif," pinta Nasir. (fas/JPNN)