Kuota BBM Bersubsidi Masih Aman, Lebaran Bisa Jebol

jpnn.com - JAKARTA - Realisasi penyaluran BBM bersubsidi oleh PT Pertamina hingga April diklaim masih seusai dengan target alokasi APBN-P. Namun, hal tersebut tak menjamin kuota bakal aman tahun ini. Sebab, masih ada dua momen rentan jebol tersisa tahun ini. Yakni, momen lebaran dan natal 2014.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina Ali Mundakir menyatakan, total realisasi penyaluran BBM bersubsidi hingga 30 April 2014 mencapai 14,99 juta kiloliter (kl). Angka tersebut merupakan 31,7 persen dari kuota BBM bersubsisi APBN 2104 yang dialokasikan kepada pihaknya sebesar 47,35 juta kl.

"Itu terdiri dari realisasi premium sebanyak 9,48 juta kl yang atau 29,4 persen dari kuota total 32,32 kl. Kemudian, realisasi solar yang mencapai 5,15 juta kl atau 36,42 persen dari total kuota sebanyak 14,14 juta kl. Terakhir, kerosene (minyak tanah) terealisasi sebanyak 325 ribu kl atau 36 persen dari kuota total 900 ribu kl," ujarnya kemarin (23/5).

Dengan kondisi tersebut, lanjut dia, realisasi penyaluran BBM bersubsidi hingga April cukup terkendali. Namun, dia tak berani menjamin tahun ini kuota terhindar dari overkuota. Sebab, masih ada momen hari besar yang biasanya menggenjot konsumsi BBM cukup signifikan. Apalagi, realisasi penyaluran solar telah melampaui kuota untuk periode berjalan.

"Pada periode puasa-lebaran serta natal-tahun baru konsumsi premium biasanya naik 10 persen dari kebutuhan normal," terangnya.

Dia merinci, realisasi penyaluran premiun di seluruh daerah masih dalam batas proyeksi, Wilayah dengan tingkat konsumsi paling tinggi adalah Marketing Operation Region (MOR) III (DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat) dengan realisasi 2,75 juta kl. Peringkat kedua dipegang wilayah MOR V (Jawa Timur, Bali-Nusra) sebesar 1,79 juta kl.

"Penyaluran solar relatif lebih tinggi. Hampir seluruh daerah sudah melampaui proyeksi periode berjalan. Kecuali MOR IV (Jawa Tengah-DIY Yogyakarta) dan MOR VIII (Papua-Maluku)," jelasnya.

Sebenarnya, lanjut dia, pihaknya sempat mengusulkan alokasi sebesar 49,5 juta kilo liter. Namun, pemerintah dan DPR justru memutuskan 48 juta kilo liter.